10 Poin Pandangan Umum Fraksi GIM dalam Raperda RPJMD Kota Sorong 2025-2029

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Fraksi Gerakan Indonesia Maju (GIM) DPR Kota Sorong menyoroti sedikitnya 10 poin penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD Kota Sorong 2025-2029.

Arah pembangunan Kota Sorong harus realistis dengan kondisi wilayah yang tidak memiliki sumber daya alam unggulan seperti minyak dan gas.

“Sorong tidak punya sumber daya alam seperti minyak dan gas. Oleh karena itu, arah pembangunan harus fokus ke sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata,” ujar Ketua Fraksi GIM Selestinus Panduanan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda RPJMD 2025-2029 di gedung DPR Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (1/9/2025).

Baca juga: Rapat Paripurna RPJMD Kota Sorong 2025-2029, Fraksi PKS Soroti Pendidikan, Kesehatan, hingga UMKM

Fraksi GIM mengingatkan pemerintah kota agar RPJMD tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program nyata.

Pemerintah jangan hanya sibuk membuat dokumen perencanaan, tapi harus memastikan RPJMD benar-benar dijalankan.

Bidang pendidikan pun tak luput dari sorotan utama Fraksi GIM.

Pemerintah kota harus memberi perhatian kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Anak-anak dari keluarga miskin, khususnya (OAP) tidak boleh putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi,” kata Selestinus.

Di sektor ekonomi, Fraksi GIM mendukung penuh pengembangan UMKM dan industri rumahan berbasis kearifan lokal.

Baca juga: Kritis! 27 Pantun Kritik DPR, Sindir Para Penguasa yang Tak Peka Penderitaan Rakyat

UMKM dan home industry berbasis kearifan lokal harus terus didorong sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat Sorong.

Selestinus menegaskan, arah pembangunan Kota Sorong dalam RPJMD 2025-2029 harus mengacu pada prinsip pemerataan, keberlanjutan, serta berpihak kepada masyarakat kecil.

"RPJMD harus menjadi pedoman nyata, bukan hanya sekadar dokumen yang tidak dilaksanakan,” ucapnya.

10 Poin Sorotan Fraksi GIM terhadap RPJPD 2025-2029:

1. Arah pembangunan harus realistis dengan kondisi wilayah, mengingat Sorong tidak memiliki sumber daya alam unggulan seperti migas;
2. Fokus pada pengembangan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata;
3. Pemerintah tidak hanya membuat dokumen perencanaan, tetapi memastikan implementasi nyata di lapangan;
4. Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya OAP;
5. Pengembangan UMKM dan industri rumahan berbasis kearifan lokal;
6. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Sorong;
7. Pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
8. Prioritas pada program-program yang menyentuh masyarakat kecil;
9. Penguatan daya saing Kota Sorong dalam menghadapi perkembangan regional dan nasional;
10. RPJMD harus menjadi pedoman strategis pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan, bukan sekadar formalitas administratif.(tribunsorong.com/ismail saleh)