Fraksi Partai Golkar Atensi Keterlambatan dan Ketidakselarasan RPJMD 2025-2029 Kota Sorong

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Fraksi Partai Golkar DPR Kota Sorong menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD 2025-2029 dalam rapat paripurna, Senin (1/9/2025).

Sekretaris Fraksi Golkar DPR Kota Sorong David Hehanussa menyebut, keterlambatan dokumen dan minimnya kedisiplinan dalam penyampaian kebijakan sudah bukan lagi masalah prosedural, tapi menghambat pengambilan keputusan penting.

“Pemerintah kota wajib memperbaiki disiplin, integritas, dan komitmen kolektif,” katanya.

David juga menggarisbawahi ketidakselarasan tema RPJMD dengan fakta di lapangan.

Sebagai contoh, target transformasi digital di tahun pertama dinilai terlalu ambisius ketika infrastruktur teknologi masih terbatas.

“RPJMD harus menjadi dokumen kerja yang hidup dan nyata, menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Hehanussa.

"Mari wujudkan impian bersama dengan langkah-langkah kecil yang konsisten dan hati yang peduli,” ucapnya.

Berikut 10 Pandangan Umum Fraksi Golkar dalam RPJMD 2025-2029:

1. Pendidikan gratis: Harus disertai kajian mendalam agar tidak menurunkan kualitas pendidikan;
2. Pengendalian banjir: Masterplan harus segera diimplementasikan diukungan pemerintah provinsi dan pusat;
3. Transformasi digital PAD: Pendapatan tercatat transparan dan laporan mudah dilacak;
4. Pembentukan Kampung Baru: Sinergi legislatif eksekutif sangat diperlukan;
5. Kontribusi BUMN/BUMD: Diingatkan agar kontribusi fiskal dilakukan secara transparan dan adil;
6. Perlindungan Perempuan & Anak: Mendesak pembangunan rumah aman dan sistem pendampingan hukum yang kokoh;
7. Layanan untuk ODGJ: Fasilitas kesehatan jiwa masih minim, masyarakat dan relawan sudah lebih dulu ambil peran;
8. Krisis sampah: Produksi sampah harian mencapai 250 ton, pengelolaan masih lemah;
9. Pemulihan Pasar Remu: Kebakaran 2024 masih menyisakan kerugian bagi pedagang kecil;
10. Kemiskinan: Kota Sorong mencatat angka kemiskinan tertinggi keenam secara nasional (13,67%).

2 aspirasi utama masyarakat sering muncul dalam reses:

1. Tunjangan RT/RW: mendesak kejelasan besaran dan jadwal penyaluran secara transparan;
2. Penerangan jalan: lampu jalan menjadi simbol kepedulian terhadap keselamatan warga, khususnya di daerah rawan. (tribunsorong.com/ismail saleh)