Masa Depan Raja Ampat Digodok: Pemprov PBD dan Institut Usba Gelar Dialog Budaya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) bersama Institut Usba menggelar Dialog Kebudayaan dan Penguatan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Raja Ampat, Kamis (2/10/2025) di Kota Sorong.

Baca juga: Wakil Gubernur Papua Barat Daya Dorong Pendidikan Teknik Adaptif, Kunci Indonesia Emas 2045

Kegiatan ini menjadi wadah penting mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan para dewan adat dalam merumuskan masa depan pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan sekaligus menjaga posisi masyarakat adat.

Baca juga: Kapolda Papua Barat Daya Perintahkan Tindak Tegas Pelaku Illegal Logging di Sorong Selatan

Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM Papua Barat Daya Suroso mengatakan, Pemprov PBD mengapresiasi inisiatif Institut Usba dalam menghadirkan ruang dialog yang melibatkan banyak pihak.

“Raja Ampat kaya dengan sumber daya alam dan budaya, tetapi di sisi lain berada dalam bayang-bayang pertanyaan. Mau dibawa ke mana arah pengelolaan SDA ini. Forum ini penting agar pemerintah bisa mendengar suara masyarakat adat, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi referensi kebijakan ke depan,” ujar Suroso.

Menurutnya, pengelolaan SDA tidak boleh hanya bertumpu pada pendekatan ekstraktif, melainkan harus mempertimbangkan model regeneratif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Direktur Institut Usba Charles Imbir, menegaskan bahwa posisi masyarakat adat harus jelas dan dilibatkan dalam setiap proses pembangunan di Raja Ampat.

“Ada sekitar 12–15 suku dengan struktur kepemimpinan adat masing-masing di Raja Ampat. Suara mereka sering tidak terdengar, padahal pembangunan apapun, bahkan sekolah dan puskesmas, tetap berada di tanah adat,” ujar Imbir.

Baca juga: Antisipasi Resistensi Antimikroba di Papua Barat Daya, Loka POM Sorong Gelar Bimtek

Ia mengaku jika tidak ada kesepahaman, sering terjadi palang-memalang atau konflik. Olehnya itu, forum ini penting untuk memperkuat peran masyarakat adat.

Charles menambahkan, Raja Ampat saat ini berada dalam tekanan pembangunan dan investasi, sementara masyarakat adat dituntut menjaga kelestarian alam sekaligus memenuhi kebutuhan hidup.

“Sejarah membuktikan bahwa orang Raja Ampat sejak dulu selalu bersatu. Semangat itulah yang harus dijaga agar pembangunan berjalan tanpa mengorbankan peradaban dan kemanusiaan masyarakat adat,” tegasnya.

Baca juga: Papua Barat Daya Cetak 4.000 Hektare Sawah Baru di Sorong Selatan, Dukung Asta Cita Presiden RI

Dialog ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi pegangan bersama, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat adat, dalam menjaga keberlanjutan alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)