Perpusnas Desak Pemprov PBD Bentuk Dinas Perpustakaan, Kunci Cairkan Bantuan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Edi Wiyono mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) segera membentuk dinas perpustakaan.

Menurutnya, keberadaan dinas perpustakaan menjadi kunci utama agar daerah dapat menerima dukungan program dari Perpusnas. 

Baca juga: Perpusnas Gandeng Komunitas Lokal, Hadapi Tantangan Literasi di Wilayah 3T

Tanpa lembaga resmi di tingkat provinsi, intervensi maupun bantuan keuangan tidak bisa diberikan.

“Memang saat ini Perpusnas tidak memiliki anggaran khusus pembangunan fisik, tapi kami tetap melakukan intervensi melalui skema bantuan keuangan,” ucap Edi, Selasa (7/10/2025).

Baca juga: Gali Potensi Lokal, Perpusnas Ajak Daerah Angkat Cerita Budaya jadi Literasi Nasional

Ia menuturkan, tahun ini Perpusnas telah mengalokasikan Rp38 miliar untuk program di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Maybrat. 

Menurutnya, angka itu tergolong besar jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

“Bantuan ini bentuk dukungan kami agar masyarakat di Papua Barat Daya punya akses yang lebih baik terhadap layanan perpustakaan,” ucapnya.

Edi menjelaskan, dasar hukum pembentukan kelembagaan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di mana urusan perpustakaan termasuk dalam urusan wajib non-pelayanan dasar harus dimiliki oleh setiap daerah.

Baca juga: Literasi Tergerus Medsos, Perpusnas Luncurkan Buku Digital dan Pojok Baca

Ia bilang, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan pemerintah daerah membentuk dinas perpustakaan.

“Kami berharap Gubernur Papua Barat Daya bersama jajarannya bisa segera menyusun dokumen kelembagaan. Kalau sudah terbentuk, kami bisa menyalurkan bantuan dengan lebih maksimal,” katanya.

Baca juga: Pj Bupati Hadiri Perayaan Lima Tahun Perpusnas Press via Zoom, Dukung Peningkatan Literasi

Edi menegaskan, kehadiran dinas perpustakaan di tingkat provinsi akan membuka peluang kerja sama lebih luas antara Papua Barat Daya dan Perpusnas.

“Kalau belum ada nomenklatur, kami tidak bisa banyak masuk. Tapi kalau sudah terbentuk, potensi pengembangan literasi dan fasilitas perpustakaan bisa jauh lebih besar,” ucapnya. (tribunsorong.com/angela cindy)