Senator Hartono Paparkan Sejumlah Capaian Kerja dan Agenda Penting Komite III DPD RI

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya Hartono memaparkan sejumlah capaian dan agenda penting Komite III setahun terakhir. 

DPD sedang memperkuat bidang legislasi dan pengawasan terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Baca juga: Anggota DPD RI Mamberob Rumakiek Ajak Masyarakat Papua Barat Daya Dukung Pemerintah

Komite III DPD RI telah menyelesaikan beberapa tugas legislasi, termasuk usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Sosial. 

RUU ini disusun untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem jaminan sosial yang ada saat ini, mulai dari jaminan kematian hingga kesehatan.

“Kami sudah merampungkan usulan RUU tentang Jaminan Sosial dan telah disampaikan ke DPR,” ucap Hartono saat berbincang podcast di Studio TribunSorong.com, Jumat (17/10/2025).

Baca juga: HUT Ke-21 DPD RI, Para Senator Papua Barat Daya Salurkan Beasiswa hingga Aksi Donor Darah

Komite III memberikan pertimbangan undang-undang Kementerian Haji dan membahas RUU Pendidikan, bagian dari revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Persoalan Penerimaan Siswa Didik Baru (PSDB) masih kerap menimbulkan masalah di daerah juga menjadi sorotan Komisi III. 

Kementerian Pendidikan didesak menerbitkan peraturan baru, pelaksanaan PSDB di beberapa wilayah sudah membaik, termasuk di Kota Sorong.

“Masih ada ketimpangan, karena sekolah unggulan cepat penuh sementara sekolah swasta belum terjamin program gratisnya,” ujar Hartono.

Ia bilang, beberapa sekolah di Papua Barat Daya diusulkan mendapatkan renovasi dan peningkatan sarana-prasarana melalui dana APBN, agar mutu pendidikan bisa meningkat.

Upaya pemerintah dalam mengintegrasikan seluruh data penerima bantuan sosial ke dalam Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSE). 

Selama ini, setiap kementerian memiliki data sendiri-sendiri sehingga menimbulkan banyak ketidaktepatan sasaran.

“Dengan DTSE, semua data penerima akan satu pintu sehingga lebih terkontrol,” ucapnya.

Baca juga: Kasus Keracunan MBG Marak, Komisi X DPR RI Desak Dapur Bermasalah Dihentikan Segera

Ia pun meminta peran aktif aparat desa, RT, dan RW membantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses pendataan agar lebih akurat.

Hartono juga menyorot kekurangan tenaga pendidik di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di Papua Barat Daya.