Program Makan Bergizi Gratis

Kasus Keracunan MBG Marak, Komisi X DPR RI Desak Dapur Bermasalah Dihentikan Segera

Komisi X DPR RI menyoroti maraknya kasus keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Penulis: Angela Cindy | Editor: Petrus Bolly Lamak
TRIBUNSORONG.COM/ANGELA CINDY
MBG - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 5 Tanjung Kasuari, Kota Sorong, pada Senin (6/10/2025). Komisi X DPR RI menyoroti maraknya kasus keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi X DPR RI menyoroti maraknya kasus keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

MBG adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Perkuat Pengawasan Dana Desa, Anggota DPD RI Mamberob: Perlu Sinergi Antarlembaga

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan, bahwa program MBG adalah wujud kepedulian Presiden RI terhadap gizi anak-anak Indonesia. 

"Presiden RI menginginkan tidak boleh ada satu pun anak bangsa ini yang kekurangan gizi hanya karena alasan miskin atau miskin ekstrem,” ujarnya saat kunker di Kota Sorong, Senin (6/10/2025).

Baca juga: DPD RI Soroti Sulitnya Penerbangan Antardaerah di Tanah Papua, Warga Tunggu Tiket Berhari-hari

Ia menjelaskan, bahwa kasus keracunan yang sempat terjadi di sejumlah daerah tidak seharusnya mengaburkan tujuan mulia program tersebut. 

Menurutnya, pemerintah telah menjelaskan bahwa insiden keracunan terjadi karena dapur atau Satuan Pelaksana Pemberian Gizi (SPPG) tidak melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan benar.

Baca juga: Anggota DPD RI Mamberob: UMKM Tulang Punggung Ekonomi, KUR Perlu Dorongan Serius

Komisi X berkomitmen untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang dan mendesak agar dapur atau penyedia makanan yang bermasalah segera diberhentikan.

“Kami berharap SPPG atau dapur yang tidak menjalankan SOP agar dihentikan operasionalnya dan diganti dengan yang baru. Jangan sampai ada lagi siswa yang menjadi korban,” katanya.

Pergantian dapur bermasalah dinilai perlu dilakukan segera, bukan hanya untuk menjamin keamanan pangan, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik. 

“Kenapa harus diganti? Karena dampak psikologisnya masih ada. Kami tidak ingin satu pun siswa kembali mengalami keracunan, termasuk di Papua Barat Daya,” pungkasnya. (tribunsorong.com/angela cindy)

Sumber: TribunSorong
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved