Dana Otsus Bukan untuk Memperkaya Segelintir Orang, Tapi untuk OAP

Ringkasan Berita:

• Dana otonomi khusus harus dikelola secara disiplin, konsisten, dan berintegritas agar berdampak nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).
• 3 pesan utama KPK dalam pengelolaan dana otsus.
• Disiplin dalam perencanaan.
• Konsistensi dan tagging dana Otsus.
• Penguatan data orang asli Papua (OAP).

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah V KPK Dian Patria menegaskan bahwa dana otonomi khusus (otsus) di Tanah Papua harus dikelola secara disiplin, konsisten, dan berintegritas agar berdampak nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).

Pernyataan ini disampaikan Dian dalam pembukaan Seminar dan Lokakarya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Otonomi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Dispendikbud Papua Barat Daya Gelar Bimtek Literasi, Numerasi, dan Proktor bagi 132 Guru

Dian menyampaikan tiga pesan utama KPK dalam pengelolaan dana otsus:

1. Disiplin dalam perencanaan

Perencanaan harus mengikuti jalur resmi, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga Rencana Anggaran Otsus, tanpa perencanaan ganda atau perubahan berulang yang membuka celah penyimpangan.

“Sekali perencanaan ditetapkan, semua tahap mengikuti. Inspektorat harus hadir sejak awal sebagai early warning system,” kata Dian.

 2. Konsistensi dan tagging dana Otsus

Penandaan dana Otsus memastikan kejelasan alur dan identitas anggaran dari hulu hingga hilir.

Tanpa tagging yang jelas, integritas kebijakan dapat dibajak untuk kepentingan jangka pendek.

 3. Penguatan data orang asli Papua (OAP)

Data OAP harus akurat dan dilindungi oleh sistem serta aturan turunan yang jelas.

Papua Barat Daya, sebagai daerah otonomi baru, memiliki momentum terbaik untuk membangun tata kelola yang benar sejak awal.

Dian menekankan bahwa dana Otsus bukan sekadar angka atau transfer fiskal, tetapi amanah negara untuk Tanah Papua.

Baca juga: Awal Mula Munculnya Program Bantuan Modal hingga Memantik Demo Mama Pedagang di Papua Barat Daya

Keberhasilan pengelolaannya diukur dari dampak nyata bagi masyarakat, seperti pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang manusiawi, dan masa depan yang adil bagi OAP.

Ia menyoroti bahwa Papua sebenarnya tidak kekurangan dana, namun persoalan keadilan dalam menikmati pembangunan masih muncul.

Oleh karena itu, berbagai aksi protes lebih terkait keadilan daripada kekayaan.