Konflik Tapal Batas 3 Pulau di Raja Ampat, DPRK Siap Dukung Penuh Langkah MRPBD

Ringkasan Berita:

• Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat mendukung sikap Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) dalam upaya penyelesaian konflik tapal batas tiga pulau di wilayah Raja Ampat.
• Konflik antara Maluku Utara dan Papua Barat Daya diharapkan dapat diselesaikan secara tuntas.
• DPRK Raja Ampat juga mendukung sikap MRPBD dalam mencari solusi terkait persoalan tenaga kerja tambang.

TRIBUNSORONG.COM, WAISAI - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat mendukung sikap Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) dalam upaya penyelesaian konflik tapal batas tiga pulau di wilayah Raja Ampat.

Dukungan tersebut disampaikan Anggota DPRK Raja Ampat Fraksi Hanura Muamar Khadafi di Waisai, Senin (15/12/2025).

“Kami menyambut baik sikap MRPBD yang telah memfasilitasi penyelesaian persoalan tiga pulau milik Raja Ampat,” ujar Khadafi kepada TribunSorong.com.

Baca juga: MRPBD Fasilitasi Persoalan Sengketa 3 Pulau dan Dampak Pencabutan IUP di Raja Ampat

Menurutnya, persoalan tapal batas ini kerap muncul dan menghilang tanpa kejelasan. 

Karena itu, melalui sikap MRPBD, konflik antara Maluku Utara dan Papua Barat Daya diharapkan dapat diselesaikan secara tuntas.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian tapal batas harus dilakukan tanpa mengorbankan masyarakat kecil di kedua daerah.

“Jika pemerintah mendukung 100 persen, maka DPRK Raja Ampat siap mendukung 200 persen langkah MRPBD agar persoalan ini cepat selesai,” katanya.

Selain itu, DPRK Raja Ampat juga mendukung sikap MRPBD dalam mencari solusi terkait persoalan tenaga kerja tambang.

Khadafi berharap pendekatan persuasif MRPBD dapat menghasilkan titik temu sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai.

Dialog MRPBD di Waisai

MRPBD menggelar dialog terbuka bersama masyarakat adat di Waisai, Senin (15/12/2025), untuk membahas status tiga pulau di Raja Ampat yang diklaim masuk wilayah Maluku Utara.

Selain membahas tapal batas, dialog yang dipimpin Wakil Ketua II MRPBD Vicentius Paulinus Baru juga menyoroti nasib pekerja pascatutupnya tambang nikel.

Baca juga: Masyarakat Adat Suku Kawei Buka Suara Soal Dugaan Penahanan Speedboat WNA Austria di  Raja Ampat

Paulinus Baru mengatakan, dialog tersebut menjadi momen bersejarah karena MRPBD bersama masyarakat adat berupaya mengembalikan tiga pulau yang dinilai telah dicaplok oleh Maluku Utara.

“Hasil dialog ini akan kami bawa ke pertemuan Majelis Rakyat Papua se-Tanah Papua,” ujarnya.

Ia menilai persoalan tersebut bukan lagi isu internal Raja Ampat, melainkan menjadi masalah seluruh Tanah Papua yang harus dikawal hingga tingkat nasional.

Baca juga: Respons Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal Penyelesaian Sengketa 3 Pulau di Raja Ampat

Berdasarkan catatan sejarah, tiga pulau itu adalah Pulau Sain, Pulau Piay, dan Pulau Kiyas awalnya merupakan bagian dari wilayah Raja Ampat, namun kemudian diklaim masuk ke Maluku Utara.