PP PMKRI Gelar Diskusi HAM: Papua 'Luka Terbuka' Negara

Ringkasan Berita:

• Diskusi publik bertema “Mengurai Benang Kusut Problem HAM di Papua.”
• PP PMKRI menyoroti persoalan HAM yang terus memburuk di Papua. 
• Jumlah pengungsi telah mencapai 103.218 jiwa.” 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Thomas Aquinas bersama Satu Honai Indonesia menggelar diskusi publik bertema “Mengurai Benang Kusut Problem HAM di Papua” di Margasiswa I, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2025), bertepatan dengan peringatan Hari HAM Internasional.

Baca juga: PMKRI Aimas Sorong Gelar Nobar dan Diskusi HAM, Soroti Isu Perempuan dan Wilayah Konflik

Diskusi menghadirkan narasumber filsuf dan Guru Besar Filsafat STF Driyarkara Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, SJ, Direktur Satu Honai Indonesia Hironimus Hilapok, advokat Aliansi Mahasiswa Papua Jakarta Michael Himan, serta Ketua Lembaga Kajian Isu Strategis Papua PP PMKRI Gerad Kosamah.

Ketua Lembaga Kajian Isu Strategis Papua PP PMKRI Gerad Kosamah mengatakan, PP PMKRI menyoroti persoalan HAM yang terus memburuk di Papua.

Baca juga: KNPB dan Pemuda Demo Peringatan Hari HAM di Sorong, Sampaikan Aspirasi Soal Hak Asasi dan Lingkungan

Ia menyebut data yang mereka himpun menunjukkan lebih dari 100 ribu Orang Asli Papua (OAP) terpaksa mengungsi akibat kekerasan yang diduga melibatkan aparatur negara.

“Problem HAM di Papua terus meningkat. Orang Papua tidak mendapatkan ruang hidup yang bebas,” katanya.

“Diskriminasi, intimidasi, dan pembungkaman ruang demokrasi masih terjadi. Jumlah pengungsi telah mencapai 103.218 jiwa.”

Ia juga menilai negara belum menunjukkan kepedulian terhadap OAP yang terpinggirkan di tanahnya sendiri.

“Jakarta sibuk menguras sumber daya alam Papua, tetapi masa bodoh terhadap nasib orang Papua yang tertindas,” ujarnya.

Romo Magnis-Suseno menegaskan bahwa persoalan Papua adalah persoalan kemanusiaan yang berlangsung sejak integrasi wilayah tersebut ke Indonesia.

Baca juga: 80 Peserta Ikuti Pelatihan Teknis Satpol PP Papua Barat Daya, Tegakkan Perda Berbasis HAM

Menurutnya, kekerasan menjadi akar dari berbagai masalah yang tak kunjung terselesaikan selama lebih dari enam dekade.

“Papua adalah luka terbuka di dalam negara ini. Impunitas yang terjadi, khususnya di Papua, harus diakhiri,” tegasnya.

Ia mengusulkan perlunya perundingan antara Papua dan Jakarta dalam ruang yang netral dan bebas, bahkan bila perlu digelar di luar negeri.

“Pemerintah harus mengurangi keberadaan militer di Papua,” tambahnya.

Baca juga: Hasil Investigasi Komnas HAM soal Kasus NFRPB di Sorong, Penanganan Tersangka hingga Demo

Romo Magnis juga mengimbau Gereja Katolik dan gereja-gereja lokal di Papua untuk turut mendukung perjuangan rakyat Papua dalam menuntut kesetaraan dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. (*)