80 Peserta Ikuti Pelatihan Teknis Satpol PP Papua Barat Daya, Tegakkan Perda Berbasis HAM

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Papua Barat Daya menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP melalui Pelatihan Teknis dalam Pelaksanaan Tugas Bernuansa Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca juga: Ziarah di TMP Sorong, Wagub Papua Barat Daya Ajak Generasi Teladani Pengabdian Pahlawan Nasional

Kegiatan dibuka Pj Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth ini berlangsung di Kota Sorong, Senin (10/11/2025).

Pelatihan diikuti 80 peserta, terdiri atas 66 CPNS Satpol PP Papua Barat Daya dan sejumlah peserta perwakilan dari kabupaten/kota.

Baca juga: PDI Perjuangan Papua Barat Daya Mantapkan Konferda, Samsudin Tepis Tudingan Kepengurusan Abal-abal

Pj Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth mengatakan, Satpol PP garda terdepan penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum.

“Satpol PP dibentuk juga memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya.

Yakob mengatakan, Satpol PP tidak hanya dituntut tegas dan berwibawa, tetapi berorientasi pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Pelatihan ini langkah strategis membangun Satpol PP  profesional, berintegritas, dan humanis. 

Baca juga: Kontingen LP3KD Kota Sorong Juara Umum Pesparani Katolik I Papua Barat Daya

Diharapkan setiap anggota memahami dan menerapkan nilai-nilai HAM di setiap tindakan penegakan peraturan, sehingga masyarakat merasa terlindungi, bukan ditakuti.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung penguatan kapasitas SDM Satpol PP, karena sumber daya manusia kompeten menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik.

“Satpol PP berdaya saing dan beretika tinggi menjadi teladan menjaga kewibawaan pemerintah daerah serta menciptakan lingkungan aman, tertib, dan harmonis,” ucap Yakob.

Kepala Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satpol PP Papua Barat Daya Vincente Campana Baay mengatakan, pelatihan memperkuat pemahaman anggota Satpol PP terhadap pendekatan penegakan peraturan berbasis HAM.

“Kita memberikan penguatan kapasitas kepada Satpol PP khususnya CPNS baru agar memahami pendekatan penegakan peraturan daerah humanis dan berkeadilan,” ujar Vincente.

Baca juga: BKOW dan Pemprov Papua Barat Daya Bakti Sosial di 3 Pulau: Dorong Masyarakat Pesisir Jaga Perairan

Kegiatan mencakup materi terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibawakan Korwas Polres Sorong, memperkenalkan fungsi dan kewenangan PPNS di lingkungan Satpol PP.

“Kami harapkan Satpol PP menjalankan fungsi penyidikan terhadap pelanggaran perda secara profesional dan tetap menjunjung nilai-nilai HAM,” katanya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)