Dukung ATR/BPN Program KKNP-PTLP Pertanahan di DIY, Sri Sultan HB X Tekankan Sinergi dan Kolaborasi

Ringkasan Berita:

• Kementerian ATR/BPN melalui Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan dan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) di DIY.  
• Pelepasan taruna berlangsung di Pendopo Sasana Widya Bhumi, STPN, Sleman, Senin (9/2/2026) dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan.
• Sri Sultan menekankan kerja sama dan sinergi lintas instansi penting agar tata kelola pertanahan berjalan harmoni.

​TRIBUNSORONG.COM, YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan dan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) di Daerah Istimewa Yogykarta (DIY).  

Pelepasan Taruna STPN KKNP-PTLP Tahun Akademik 2025-2026 di Pendopo Sasana Widya Bhumi, STPN, Sleman, Senin (9/2/2026) dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. 

Sri Sultan bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan ikut memakaikan jaket simbol pelepasan Taruna STPN.

Baca juga: Wagub Ahmad Nausrau Dorong Peran IPPAT Ciptakan Kepastian Hukum Pertanahan di Papua Barat Daya

Menurutnya, kerja sama dan sinergi lintas instansi penting agar tata kelola pertanahan berjalan harmoni.

"Perlu sinergi dan kebersamaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparatur kelurahan, hingga masyarakat. "Tata kelola yang baik, lahir dari kolaborasi, bukan dari kerja yang parsial," ujar  Sri Sultan HB X.

Baca juga: Program Reforma Agraria 2025 di Kota Sorong, Sertipikat Instrumen Penting untuk Masyarakat

Sri Sultan menambahkan, bagi Provinsi DIY, kehadiran taruna/i STPN menjadi bagian ikhtiar menata kembali administrasi pertanahan, memutakhirkan data.

Langkah ini juga sebagai upaya memastikan seluruh bidang tanah, baik tanah Kasultanan, tanah kabupaten, aset pemerintah daerah, maupun tanah masyarakat, dikelola secara setara, akurat, transparan, dan bertanggung jawab.

Kerja-kerja tersebut meski kerap tidak terlihat, justru menjadi fondasi penting bagi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Secara personal, Sri Sultan HB X, memandang tanah tidak semata sebagai objek fisik, melainkan sebagai ruang hidup yang sarat nilai sejarah, sosial, dan masa depan.

Dalam perspektif budaya Jawa, pengelolaan pertanahan merupakan bagian dari laku memuliakan kehidupan, sejalan dengan nilai hamemayu hayuning bawana yang mengajarkan pentingnya menjaga harmoni kehidupan bersama.

"Nilai tersebut relevan dengan tugas-tugas pertanahan untuk menata yang belum tertib, menyelesaikan yang belum jelas, serta menghadirkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat," ucap Sri Sultan HB X.

Baca juga: Kanwil BPN Papua Barat Target 5 Ribu Penerbitan Sertipikat PTSL di Papua Barat Daya

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DIY Sepyo Achanto sependapat, keberhasilan KKNP-PTLP tidak dapat dicapai tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah.

Ia berharap melalui kerja sama ini terwujud sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah DIY, Kawedanan Hageng Punakawan Darudana Suyasa, Kasentanan, serta pemerintah kabupaten.

"Dari kolaborasi itu diharapkan terwujud terpetakannya seluruh bidang tanah dan percepatan penatausahaan sertipikasi aset tanah, baik Sultan Ground, Paku Alaman Ground, aset pemerintah daerah, maupun tanah masyarakat," kata Sepoyo.

Baca juga: Upaya Proteksi Mafia Tanah, Kantor Pertanahan Kota Sorong Launching Sertipikat Elektronik

Sebagai informasi, untuk wilayah DIY ada 285 Taruna/i STPN yang akan diterjunkan dalam KKNP-PTLP.

Fokus pekerjaan adalah percepatan penataan administrasi dan pemutakhiran data pertanahan.

Baca juga: Pemkab Raja Ampat Teken MoU dengan STPN Yogyakarta, Tingkatkan SDM di Bidang Pertanahan

Secara keseluruhan, jumlah bidang tanah yang menjadi target pemutakhiran data digital di DIY mencapai 342.888 bidang.

Detail sebarannya ada di Sleman 126.502 bidang, Bantul 106.156 bidang, Gunungkidul 57.143 bidang, dan Kulon Progo 53.087 bidang. (*/tribunsorong.com)