3 Tahun Tanpa Tunai, ATR/BPN Ungkap Dampak Besar CMS pada Keuangan Negara

TRIBUNSORONG.COM - Transparansi dan perbaikan tata kelola keuangan negara terus diupayakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP yang digelar Rabu (29/04/2026), Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir pengelolaan kas kementerian telah menggunakan Cash Management System (CMS).

“Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan negara melalui transaksi digital real time, meminimalkan potensi korupsi, serta mempermudah pengawasan secara akuntabel dan berintegritas,” ujarnya di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Baca juga: Tak Main-Main, 9 Program Strategis Diluncurkan untuk Benahi Pertanahan Sulsel

CMS merupakan sistem perbankan yang menyediakan layanan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara, hingga berbagai transaksi lainnya secara real time online.

Penggunaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Kementerian/Lembaga.

Menurut Dalu Agung, regulasi tersebut mendorong bendahara satuan kerja untuk memanfaatkan sistem pembayaran nontunai guna memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas negara.

Baca juga: Transformasi Layanan Pertanahan Digenjot, Sulsel Jadi Pilot Project Nasional

Ia menambahkan, penggunaan CMS terus meningkat dan diharapkan semakin optimal pada 2026. Pada 2025, ATR/BPN berhasil meraih peringkat pertama kategori penggunaan CMS kementerian/lembaga dengan lebih dari 500 virtual account.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja ATR/BPN, baik di tingkat pusat, kantor wilayah provinsi, maupun kantor pertanahan kabupaten/kota.

Baca juga: Digitalisasi Sertipikat Tanah, Risiko Hilang dan Palsu Kian Minim

Penghargaan diberikan berdasarkan tingkat penggunaan CMS di berbagai bank serta capaian target PNBP, baik kategori besar, sedang, maupun kecil.

Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Kartika Sari, menjelaskan bahwa optimalisasi CMS menjadi bagian dari strategi penerapan transaksi nontunai secara menyeluruh sekaligus meningkatkan PNBP sebagai kontribusi terhadap negara.

“Pengelolaan CMS bertujuan memitigasi temuan berulang dari BPK serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pembayaran nontunai dalam pengelolaan APBN dan PNBP,” jelasnya.

Baca juga: Tips Kementerian ATR/BPN untuk Jaga Tanah Tidak Diserobot Orang Lain

Kegiatan ini dihadiri pejabat pimpinan tinggi pratama ATR/BPN, kepala kantor wilayah BPN provinsi penerima penghargaan, perwakilan kantor pertanahan kabupaten/kota, serta mitra kerja dari perbankan. (*/tribunsorong.com)