20 Hari Lumpuh, Jembatan Siriwini Bawah Nabire Rusak Akibat Gempa, DPRK Minta PUPR Perbaiki

TRIBUNSORONG.COM - Jembatan Siriwini Bawah di Distrik Nabire Kota, Kabupaten Nabire, Papua Tengah rusak.

Akses itu rusak parah akibat guncangan gempa bermagnitudo 6,6 pada 19 September lalu.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni KM Dorolonda Oktober 2025: Hari Ini Waren - Jayapura, Cek Sorong, Nabire 

Kerusakan ini melumpuhkan akses utama warga Kampung Sanoba dan sekitarnya.

Aktivitas sehari-hari seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terhambat. 

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni KM Dorolonda Oktober 2025: Hari Ini Makassar - BauBau, Cek Singgah Sorong Nabire

Warga terpaksa menempuh jalur alternatif, mencapai pusat kota.

Melihat kondisi mendesak ini, Ketua DPRK Nabire Nancy Worabay bersama Anggota Komisi A Imanuel F H Rumbewas langsung turun tangan. 

Baca juga: UPDATE Kalapas Nabire Ungkap Penyebab 15 Napi Kabur: Ini Ketiga Kali Sepanjang 2025

Mereka memberikan bantuan kayu dan memimpin upaya gotong royong membangun jembatan darurat.

"Jembatan ini adalah akses utama bagi banyak warga. Kami meminta Gubernur dan PUPR Papua Tengah segera memperbaiki jembatan ini," kata Nancy Worabay. 

Ia bilang, meskipun jalan tersebut milik provinsi, masyarakat Kabupaten Nabire sering melintas. 

“Jembatan darurat yang mereka bangun hanyalah solusi sementara agar warga bisa melintas,” katanya.

Baca juga: 15 Narapidana Kabur dari Lapas Nabire, Diduga Melompati Tembok

Anggota Komisi A Imanuel F H Rumbewas menambahkan, sebagai wakil rakyat merasa terpanggil untuk hadir langsung. 

Ia menyayangkan tidak adanya respons dari Pemprov Papua Tengah, khususnya PUPR Papua Tengah, padahal jembatan sudah rusak selama 20 hari.

"Terpaksa kami, DPR bersama warga Siriwini dan Sanoba, berinisiatif membuat jembatan darurat dari kayu,” katanya. 

“Ini setidaknya bisa dilalui kendaraan roda dua dan membantu akses masyarakat, terutama anak sekolah dan mahasiswa." 

Baca juga: Polisi dan Warga Penangkap Begal di Nabire Dapat Hadiah dari Bupati

Legislator Partai Gerindr aitu berharap Pemprov Papua Tengah dapat menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengatasi kondisi ini. (*)