Perlindungan Perempuan dan Anak

Setop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Wagub Papua Barat Daya Dorong Peran Organisasi Wanita

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius.

Penulis: Taufik Nuhuyanan | Editor: Jariyanto
TRIBUNSORONG.COM/TAUFIK NUHUYANAN
SEMINAR BKOW - Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau (empat dari kanan) membuka Seminar BKOW Bidang Hukum, HAM, dan Politik bertema "Setop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Wujudkan Perempuan Berdaya, Lindungi Generasi Bangsa” di Kota Sorong, Sabtu (15/11/2025). 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius, sehingga tidak boleh dibiarkan.

Pemerintah provinsi menjalankan sejumlah program strategis, seperti pendampingan korban, penguatan lembaga layanan, edukasi kepada masyarakat, hingga kerja sama lintas sektor sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Baca juga: Sanggar Akabomata Tambrauw, Wadah Perempuan OAP Produksi Aneka Kerajinan Kearifan Lokal

Menurut Ahmad Nausrau, butuh dukungan kolektif semua pihak dalam menjalankan program-program tersebut.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Di sinilah peran strategis BKOW (badan kerja sama organisasi wanita)," ujarnya pada Seminar BKOW Bidang Hukum, HAM, dan Politik bertema "Setop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Wujudkan Perempuan Berdaya, Lindungi Generasi Bangsa” di Kota Sorong, Sabtu (15/11/2025).

Wagub menyatakan, perempuan berdaya adalah pondasi lahirnya generasi bangsa yang kuat dan bermartabat.

"Ketika perempuan mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan setara, anak-akan tumbuh dalam suasana penuh kasih dan bebas dari kekerasan," kata Ahmad Nausrau.

Baca juga: BKOW dan Pemprov Papua Barat Daya Bakti Sosial di 3 Pulau: Dorong Masyarakat Pesisir Jaga Perairan

Ketua BKOW Papua Barat Daya Ida Priyanti Nausrau menekankan pentingnya penyuluhan dan koordinasi lintas Forkopimda.

Perlu adanya peraturan dalam menekan potensi kekerasan, pencegahan dini, pengendalian minuman keras (miras), hingga hukuman tegas bagi pelaku.

Baca juga: Perkuat Peran Perempuan, HWK Kota Sorong Fokus Peningkatan Kapasitas Kader di Kelurahan dan Distrik

Ida Priyanti menyebut, banyak korban masih memilih diam karena takut, malu, atau tidak mengetahui mekanisme layanan pengaduan.

"Pengetahuan adalah langkah awal pencegahan. Ketika masyarakat mengenali bentuk kekerasan sejak awal, peluang mencegahnya makin besar," ucapnya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)

Sumber: TribunSorong
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved