Gaji Tersendat Sampai 9 Bulan, Koordinator Aksi Khawatir Hak Guru PPPK Dinikmati Orang Lain

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Tenaga pengajar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengaku sudah sembilan bulan tidak menerima hak (gaji) dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.

"Total guru PPPK dari Papua Barat berjumlah 643 orang, kami semua sudah sembilan bulan tidak dapat gaji," ujar Koordinator Aksi Geisler Patiran kepada awak media saat menggelar aksi dami di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa (4/4/2023).

Baca juga: Tak Gajian Berbulan-bulan, Guru PPPK Merasa Dianaktirikan

Geisler mengaku, selama lima bulan pada 2022 lalu para guru PPPK se-Papua Barat belum mendapatkan haknya.

Selanjutnya, masuk pada 2023 seluruh guru PPPK belum menerima hak berupa gaji selama empat bulan.

"Kami semua ini dilema karena kewajiban sudah ditunaikan, sementara hak menjadi seorang PPPK tak kunjung terealisasikan," katanya.

Baca juga: Berbulan-bulan Gaji Tak Dibayar, Guru PPPK Ngaku Tungku Mati dan Terlilit Utang

Pihaknya merasa nasibnya dan seluruh guru PPPK berjalan mulus, namun setelah ikut seleksi justru tidak ada kejelasan.

"Kami takut nasib sebagai guru PPPK dilempar bagaikan bola, akhirnya gaji dinikmati oleh orang lain," ucapnya.

Baca juga: Merasa Masih Dijajah, Guru PPPK di Sorong Ancam Mogok Ngajar Jika Hak Tak Dipenuhi

Geisler berharap, apa yang menjadi hak bagi para guru PPPK di Papua Barat harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

Sebab dari gaji itulah dapan membuat semangat kepada guru PPPK agar terus mendidik anak bangsa di seluruh Tanah Papua. (tribunsorong.com/safwan ashari)