Unjuk Rasa Guru PPPK Papua Barat Daya
Merasa Masih Dijajah, Guru PPPK di Sorong Ancam Mogok Ngajar Jika Hak Tak Dipenuhi
Sejak awal 2023 hingga saat ini katanya para guru PPPK belum merasakan kemerdekaan dalam bentuk gaji.
Penulis: Safwan | Editor: Milna Sari
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di Papua Barat Daya, menyebut penjajahan masih terjadi di negeri sendiri.
"Jangan bicara soal penjajahan di atas dunia, kita di negeri sendiri (Indonesia) masih terus dijajah," ujar Adri, guru Kabupaten Sorong, Selasa (4/4/2023).
Sejak awal 2023 hingga saat ini katanya para guru PPPK belum merasakan kemerdekaan dalam bentuk gaji.
Menurutnya guru masih dijajah dalam bentuk administratif dan ekonomi.
Mirisnya ujar Adri, mereka dijajah bukan oleh bangsa lain, melainkan oleh pemerintah sendiri.
Harusnya, pemerintah menjadi rumah bagi seluruh guru PPPK di wilayah Sorong Raya.
Baca juga: BREAKING NEWS: Guru PPPK Papua Barat Daya Unjuk Rasa Tuntut Pembayaran Gaji
Kendati demikian, guru PPPK di Sorong Raya justru dijajah dan dipersulit oleh pemerintah sendiri.
"Kami meminta agar pemerintah Papua Barat Daya harus segera mendorong percepatan SK mutasi guru PPPK dari provinsi induk," pintanya.
Pasalnya, hingga kini 643 orang PPPK masih berada dibawah naungan pemerintah Provinsi Papua Barat.
Baca juga: Jelang Kedatangan Demonstran Guru PPPK, Kantor Gubernur Papua Barat Daya Tak Dijaga Aparat
Olehnya itu, pihaknya meminta agar seluruh PPPK yang ada di Sorong Raya harus bisa dimutasi kembali ke Papua Barat Daya.
"Kalau permintaan kami soal hak dan mutasi tidak dipenuhi, maka dalam waktu dekat kami pun akan mogok," tegasnya.(tribunsorong.com/safwan ashari)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.