Komnas Perempuan Soroti Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Tinggi di Sorong, Ini Jumlah Terakhir

Komnas Perempuan Soroti Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Tinggi di Sorong, Ini Jumlah Terakhir

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Tren kenaikan kasus rudapaksa terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong, Papua Barat Daya, mendapat perhatian serius dari Komnas Perempuan.

"Kami selalu memantau kasus di Sorong, dan sejak Januari hingga Mei banyak perempuan dan anak menjadi korban," ujar Komisioner Komnas Perempuan Rainy Hutabarat kepada TribunSorong.com, Kamis (1/6/2023).

Dari data Polresta Sorong Kota hingga April 2023, tren rudapaksa terhadap perempuan dan anak mencapai 33 kasus.

Namun, hingga Mei 2023 jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban rudapaksa naik menjadi 39 kasus.

"Artinya setiap bulan rata-rata terjadi 7,5 kasus kekerasan seksual perempuan dan anak di Sorong," ungkanya.

Baca juga: Menuju Emberkasi Makassar, Pemerintah Kota Sorong Kucurkan Bantuan Operasional Calon Haji

Komnas Perempuan mencatat, dari seluruh kasus di Kota Sorong, rata-rata korban berusia diantara 14 tahun ke bawah.

Nahasnya, pelakunya rudapaksa di Kota Sorong, meruapakan orang-orang yang dikenal dan masih memiliki kedekatan dengan para korban.

"Kami sangat menyayangkan karena kekerasan seksual juga terjadi berulang kali dan mengakibatkan korban berusia anak hamil tak dikehendaki," jelas Rainy.

Selain itu, menjadi fokus Komnas Perempuan adalah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Sorong.

"Sejak Januari hingga Mei 2023 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Sorong, mencapai 40 kasus," ungkapnya.

Dari semua kasus, Komnas Perempuan ikut perihatin dengan kejadian pada Februari 2023 yakni tindakan main hakim sendiri.

"Kami sangat menyangkan karena ada masyarakat yang main hakim sendiri ke perempuan ODGJ di Kilometer 8 Kota Sorong," tutur Rainy Hutabarat.

Komnas Perempuan menyebut, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan rudapaksa anak di bawah umur merupakan masalah sosial di Kota Sorong.

"Pj Wali Kota Sorong harus segera membentuk tim penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mengaktifkan dinas teknis," tegasnya.

Rainy berharap, penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan perempuan dan anak pun harus segera diterapkan agar menjadi contoh.

"Harus menjadikan Kota Sorong khususnya dan Papua Barat Daya sebagai kawasan bebas dari kekerasan perempuan dan anak," pungkas Rainy Hutabarat.

(tribunsorong.com/safwan) 

FOTO ILUSTRASI