Forum Lintas Suku Asli Papua Kirim Aspirasi ke BP3OKP, Kawal Implementasi Otsus

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Forum Lintas Suku Asli Papua (OAP) beraudiensi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Keuangan Negara (GKN) Sorong, Kota Sorong, Kamis (30/10/2025).

Baca juga: Mama-mama Tambrauw Bisa Bikin Kerajinan hingga Olah Makanan, Program Pemberdayaan Perempuan OAP

Agenda membahas berbagai isu terkait pelaksanaan otonomi khusus (Otsus), terutama transparansi dan pengawasan dana yang dinilai perlu lebih terbuka.

Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua Pdt. Buce Bastian Ijie bersama Sekretaris Pdt. Ayub Ongge menyerahkan dokumen aspirasi berisi dukungan terhadap pelaksanaan Otsus, sekaligus sejumlah catatan perbaikan.

Forum menilai masih lemahnya pengawasan dana dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat Daya.

"Kami tidak menolak Otsus, tapi pelaksanaannya lebih terbuka dan manfaatnya nyata bagi masyarakat bawah," kata Pdt. Buce.

Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan daerah, sehingga implementasi Otsus membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat OAP.

Pastikan Dana Otsus tepat sasaran

Anggota BP3OKP Papua Barat Daya Otto Ihalauw mengatakan, seluruh tahapan pelaksanaan Otsus mulai dari perencanaan hingga pelaporan harus dilakukan secara transparan agar masyarakat ikut mengawasi.

"Kami ingin memastikan Dana Otsus benar-benar sampai ke masyarakat di kampung, bukan hanya di atas kertas," ujarnya.

Baca juga: 15 Tuntutan Masyarakat Adat Sorong Raya dan Organisasi Sipil: Otsus hingga Audit Kepatuhan Perizinan

Otto juga menyebut BP3OKP kini memiliki database OAP terpilah sebagai alat ukur efektivitas penyaluran Dana Otsus. 

"Hasil pertemuan ini akan dilaporkan kepada Wakil Presiden RI pada November 2025," ucapnya.

Berikut aspirasi Forum Lintas Suku Asli Papua Forum kepada BP3OKP:

• Pengawasan ketat agar program Otsus berjalan sesuai aturan;
• Peningkatan pelatihan SDM OAP di bidang migas dan kejuruan;
• Perhatian terhadap masalah sosial, pendidikan, dan kesehatan di pedalaman;
• Sinkronisasi regulasi dan percepatan penyaluran dana dari pusat ke daerah. (tribunsorong.com/angela cindy)