Masyarakat Suku Maya Raja Ampat Pertanyakan Kredibilitas Pansel MRPBD

TRIBUNSORONG.COM, SORONG- Masyarakat Suku Maya Raja Ampat menolak dengan tegas hasil pleno penetapan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRPBD) oleh tim seleksi yang berlangsung di Vega Hotel Sorong, Senin (6/6/2023) malam. 

Aksi protes dan penolakan ini datang dari keterwakilan masyarakat adat Suku Maya dan Matbath di Misool, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Kendati hasil pleno anggota MRPBD yang diumumkan oleh Pansel tidak mengakomodir suku asli Raja Ampat.

Baca juga: Pemkab Raja Ampat Komitmen Turunkan Prevalensi Stunting

Putera asli suku Maya dari Kampung Fafanlap Misool, Fatra Muhammad Soltif mengatakan, pihaknya tidak terima dengan hasil keputusan yang ditetapkan oleh tim seleksi MRPBD. 

"Kami tidak menerima keputusan yang dilakukan tadi malam oleh timsel. Kami minta hasil penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya dievaluasi kembali oleh Pj gubernur," ujar Fatra Soltif.

Baca juga: One Gate Tourism Raja Ampat Jadi Perhatian Yayasan Konservasi

Dalam seleksi anggota MRPBD, sambungnya, yang diinginkan masyarakat yaitu orang-orang yang ada di MRP itu adalah mereka yang benar-benar paham dan memiliki niat tulus untuk adat serta dapat memajukan kesejahteraan orang asli papua yang ada diatas tanah Papua. 

"Waktu awal seleksi ada keterwakilan kami dari suku Maya di Raja Ampat. Tapi ketika penetapan oleh pansel tadi malam, tidak ada satupun keterwakilan adat dari suku Maya yang terpilih," jelasnya.

Disebutkan, nama-nama yang diumumkan justru semua dari suku yang bukan suku Maya, bahkan di daftar tunggu juga sama sekali tidak ada keterwakilan kami dari suku Maya.

Baca juga: Putera Asli Suku Matbath Bangga Raja Ampat Sandang UNESCO Global Geopark

"Padahal suku Maya merupakan suku asli di Kabupaten Raja Ampat. Kami pertanyakan kredibilitas Pansel MRPBD, ini ada permainan apa," tegas Fatra Muhammad Soltif. 

"Kami ini yang punya Raja Ampat dan orang asli Raja Ampat, tapi kenapa perwakilan kami dari Suku Maya justru tidak ada satupun," lanjutnya 

Ia pun mengaku tidak terima, pihaknya minta penetapan nama calon anggota MRPBD ditangguhkan dan Pj Gubernur tidak boleh sama sekali mengesahkan nama-nama yang diputuskan tadi malam. 

"Tolong dievaluasi kembali dan dilihat apa keterwakilan dari semua unsur adat yang masuk di dalamnya," ucap Fatra Muhammad Soltif.

Baca juga: Pemkab Raja Ampat Latih Kepala Kampung Misool Selatan Susun Peraturan

Menurutnya, di dalam Pergub sudah jelas diatur bahwa untuk kuota perempuan dan adat itu selesai di kabupaten/kota, namun yang jadi pertanyaan, kenapa masih ditentukan lagi oleh tim seleksi di provinsi.

"Seleksi atau penjaringan di tingkat distrik dan kemudian ditetapkan di tingkat kabupaten dan kota 10 nama yang dikirim masuk ke dalam timsel provinsi, itu harusnya yang ditetapkan dan siap untuk dilantik," kata Fatra Muhammad Soltif. (tribunsorong.com/willem oscar makatita)