Forum Lintas Suku OAP-Nusantara Ajak Setop Gejolak, Dukung Pemerintahan Pj Gubernur Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Forum Lintas Suku Orang Asli Papua (OAP) dan Nusantara Provinsi Papua Barat Daya prihatin atas aksi demo baru-baru ini yang menuntut penjabat (Pj) gubernur diganti. 

Baca juga: Demo Pemberhentian Pj Gubernur Papua Barat Daya, Fopera: Itu Keliru, Terlalu Dini

Kepala Suku Biak se-Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Hengki Korwa yang tergabung dalam forum menyatakan, Pj Gubernur Muhammad Musa'ad baru melaksanakan tugas sekitar enam bulan. 

"Kami menilai di bawah kepemimpinannya banyak keberhasilan yang dicapai. Misalnya Musrenbang Provinsi Papua Barat Daya sudah dilaksanakan, lambang daerah juga sudah disahkan. Kemudian mengenai kelembagaan dan birokrasi pemerintah juga sudah ada serta seleksi MRPBD juga sudah dilakukan," katanya dalam jumpa pers, Sabtu (10/6/2023). 

Baca juga: Masyarakat Sorong Raya Gelar Demo Damai, Sampaikan Keterwakilan Anak Asli Sorong di Pemerintahan PBD

Oleh karena itu, lanjutnya, Forum Lintas Suku OAP dan Nusantara meminta kepada seluruh masyarakat agar memberikan dukungan kepada Pj gubernur dalam menunaikan tugas sampai masa jabatan berakhir. 

Menurut Hengki Korwa, jika demo terus dilakukan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif dan gejolak-gejolak.

Baca juga: Bertemu dengan Dewan Ketahanan Nasional, Pemprov Papua Barat Daya Rumuskan Kerawanan Keamanan

Sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan serta tokoh pemuda, berharap seluruh elemen dapat menjaga kebersamaan dan ketertiban di Provinsi Papua Barat Daya yang baru berusia enam bulan.

"Kami minta agar aksi demo berjilid-jilid segera dihentikan, karena dikhawatirkan jangan sampai ada demo tandingan," ujar Hengki Korwa. 

Hal senada disampaikan Kepala Suku Paniai Pegunungan Ruddy Kogoya, tokoh perempuan dari Fakfak Joeda Yunus Rumagesan, dan Ibrahim Wugaje. 

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Adakan Pertemuan Kesbangpol, Tindak Lanjuti Program Regulasi Pj Gubernur

Menurut mereka, polisi harus menertibkan aksi-aksi unjung rasa, terlebih Pj gubernur hanya sementara ditugaskan memimpin.

"Jadi sebagai masyarakat, tugas kita sekarang adalah memberikan dukungan kepada Pj gubernur dan jajaran dalam menata birokrasi pemerintahan sampai ada gubernur definitif," kata Ruddy Kogoya. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)