Alokasi Anggaran Pendidikan hingga Dana Otsus jadi Atensi Fraksi Golkar pada P-APBD Kota Sorong 2025

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Fraksi Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong menyampaikan hasil telaah alokasi anggaran untuk program-program yang dijalankan Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar David Hehanussa dalam Rapat Paripurna XXIV DPR Kota Sorong beragendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap materi Rancangan Perubahan APBD 2025, Sabtu (27/9/2025).

Baca juga: Pangkas Seremoni hingga Akomodir Pokir, Catatan Fraksi APPSA dalam Rancangan P-APBD Kota Sorong 2025

Ia menjelaskan, di bidang pendidikan, program seperti perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial, dialihkan buat pembangunan ruang kelas baru maupun fasilitas lainnya.

Pada sektor kesehatan, puskesmas merupakan ujung tombak layanan publik, sehingga anggaran harus difokuskan untuk ibu bersalin, balita, lansia, serta penanganan bagi warga dengan gangguan kejiwaan (ODGJ).

"Khusus masyarakat kurang mampu dan Orang Asli Papua (OAP) jangan sampai terhambat mengakses layanan kesehatan," ujar David.

Selanjutnya sektor pemerintahan daerah, pembiayaan distrik dan kelurahan didasarkan pada kepadatan penduduk, luas wilayah, dan karakter daerah.

Fraksi Golkar juga mengatensi perlindungan perempuan dan anak, karena kasus kekerasan masih tinggi.

Baca juga: Bahasa Moi Diusulkan Masuk Kurikulum Sekolah, Fraksi PKS Sampaikan 5 Poin ke Pemkot Sorong

Selain APBD, kata David, Dana Otonomi Khusus (Otsus) harus difokuskan untuk program afirmasi dan pemberdayaan OAP.

"Fraksi menilai adanya kecenderungan program yang seharusnya dibiayai APBD reguler justru dimasukkan ke pos Otsus," ucapnya.

"Dana Otsus adalah amanat besar untuk memperbaiki hidup OAP, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan atau rutinitas birokrasi,".

David berharap, catatan kritis Fraksi Golkar menjadi pijakan dalam pembahasan lebih lanjut Badan Anggaran DPR Kota Sorong dengan Pemkot. (tribunsorong.com/ismail saleh)