Rapat Paripurna LKPj Bupati Maybrat 2022, Bernhard Sebut Evaluasi dari DPRK Jadi Langkah Perbaikan

Selanjutnya melaporkan LKPj kepada dewan perwakilan rakyat kabupaten DPRK dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Penyusunan LKPj ini, kata Bernhard E Rondonuwu, merupakan laporan pelaksanaan (progres report) dari bupati kepada DPRK dalam kerangka transparan dan penyelenggaraan akuntabel atas penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan yang dilaksankan selama satu tahun berjalan pada 2022.

Baca juga: Petani Maybrat Diajarkan Cara Sangrai Kacang Tanah

Di samping itu, dalam LKPj 2022, pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan pertanggungan jawaban keuangan daerah berupa laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, operasional, perubahan saldo anggran lebih, serta catatan atas laporan keuangan.

"Lebih jelasnya bisa dilihat penjabaran dari APBD atau kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dalam materi laporan kinerja LKPj 2022 pada bab lll atau juga pada lampiran," kata Bernhard E Rondonuwu.

Ia berharap LKPj dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi DPRK pada khususnya dan pada pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) pada umumnya, dalam menilai dan menyikapi pencapaian kinerja atas penyelenggaraan urusan desentralisasi.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi eksekutif mengenai perbaikan-perbaikan, baik dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat baik dari tahap penyusunan, pembahasan yg sementara sedang berlangsung sampai dengan penetapannya nanti. Besar harapan saya, kritik dan saran yang nantinya dikemukakan, dapat menjadi semangat motivasi baru untuk kita semua dalam pembangunan Kabupaten Maybrat yang kita cintai," ucap Bernhard E Rondonuwu. (*/tribunsorong.com)