Masyarakat Adat di Raja Ampat Desak Pemerintah Umumkan Uji Publik Hasil Putusan Anggota MRPBD

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Masyarakat Adat Suku Maya, Kabupaten Raja Ampat, mendesak pemerintah Papua Barat Daya, segera mengumumkan uji publik terhadap penetapan anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD).

Baca juga: BANGGA! Bupati Raja Ampat Terima Sertifikat Geopark dari UNESCO

Anak Adat Suku Maya Fatra M Soltief kepada TribunSorong.com mengatakan, langkah uji publik terkait MRPBD telah direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui surat.

Ia menegaskan, melalui uji publik tersebut menjadi pintu masuk bagi masyarakat secara langsung di masing-masing wilayah.

Baca juga: Pj Gubernur dan Bupati Raja Ampat Terima Penghargaan UNESCO Global Geopark di Maroko

"Kami minta Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad agar segera mengumumkan hasil uji publik anggota MRPBD," kata Fatra M Soltief, Minggu (10/9/2023).

Ia menjamin, Masyarakat Adat Suku Maya Raja Ampat akan selalu berada bersama Pj Gubernur Papua Barat Daya.

Baca juga: Penasihat "Perkara" Minta Inspektorat Raja Ampat Tegas Tangani Jalan Samping PLN

Menurutnya, sebagai masyarakat adat di Papua Barat Daya, harus mendapatkan hak yang sama. 

Tak hanya itu, ia meminta agar adat tidak boleh dilecehkan oleh siapapun, sehingga pemerintah harus melihat secara bijaksana.

Baca juga: Masuk Daftar Geosite Raja Ampat, Batu di Waiwo Ini Mirip Wajah Manusia

Nama yang nantinya dikukuhkan menjadi anggota MRPBD merupakan perwakilan masing-masing suku dan berdasarkan hasil musyawarah adat di setiap daerah.

Selain itu, Fatra M Soltief meminta agar seluruh pihak tidak sekali-kali mempolitisasi hak dasar masyarakat adat di Papua Barat Daya.

"Kami harap Pj Gubernur Papua Barat Daya bisa paham dan mengikuti anjuran sesuai adat masing-masing," ucapnya.(tribunsorong.com/safwan)