9 Bulan Kepemimpinan Musa'ad, Fopera Minta Penyerapan Anggaran Dipercepat

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya mendorong percepatan penerapan anggaran di Papua Barat Daya.

Ketua Fopera Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie mengatakan penyerapan anggaran triwulan III belum sampai 30 persen.

Padahal Papua Barat Daya sudah memasuki masa triwulan IV.

Baca juga: Lantik Septinus Lobat Jadi Pj Wali Kota Sorong, Pj Gubernur Musaad: Jangan Bekerja Menentang Aturan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus serius dan konsisten membantu Gubernur menyerap APBD provinsi.

Tugas-tugas dinas lainnya yang kurang penting tidak perlu hadir.

Baca juga: George Yarangga Tak Lagi Pimpin Kota Sorong, Pj Gubernur Mohammad Musaad Jelaskan Mekanisme

Masyarakat mengharapkan sentuhan langsung dari hadirnya provinsi ke-38 ini.

Papua Barat Daya sedang diperhadapkan dengan masalah stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem.

OPD juga segera mendistribusikan tugas kepada pegawai yang sudah mendapat SK peralihan.

Baca juga: Mohammad Musaad Bagikan 10 Juta Bendera Merah Putih dari Alumni Pendidikan Jogyakarta

Yanto meminta Gubernur segera melantik pejabat esalon III dan IV supaya bisa membantu penyelenggaraan kepada masyarakat.

Penyerapan APBD salah satu indikator keberhasilan Gubernur terlepas dari penanganan inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Mohammad Musaad Minta Pemkab Sorong Selatan Segera Akhiri Konflik di KPU

"Inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem bisa turun juga tergantung penyerapan APBD juga," katanya kepada Tribunsorong.com di Sekretariat Fopera jalan Malibela, kota Sorong Jumat (15/9/2023).

Yanto Amus Ijie bilang, Fopera apresiasi Gubernur atas langkah selama sembilan bulan menjabat.

Evaluasi triwulan III memang banyak keberhasilan tapi ada juga catatan dari Inspektorat Kemendagri.

Baca juga: Masifnya Peredaran Ganja, Satnarkoba Polres Sorong Selatan Gencar Sosialisasi Bahaya Narkoba

Makanya Fopera tetap menjadi garda terdepan mendukung penyelenggaraan pemerintahan Papua Barat Daya.

Meski ada keberhasilan, Fopera tetap memberikan sosial kontrol kepada Gubernur.