Kemendes PDTT Dorong Percepatan Pengadaan Digital di Daerah Tertinggal, Kabupaten Sorong Jadi Contoh

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar kegiatan menggandeng Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Acara yang berlangsung 12-13 Oktober 2023 lalu tersebut bertajuk “Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pengusaha Lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik”.

Baca juga: Perkuat Ekosistem Pers di Tengah Gempuran Platform Digital Global, SPS Serukan Petisi Bali

Program ini merupakan upaya Kemendes PDTT dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, terutama berkaitan transformasi pengadaan digital barang/jasa kebutuhan Pemkab Sorong.

Pihak Kemendes PDTT dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, selama ini pengadaan barang/ jasa di Kabupaten Sorong dilakukan melalui belanja langsung memanfaatkan e-katalog.

Baca juga: Bank Papua Beri Pelatihan UMKM Digital di Kota Sorong

Pemanfaatan marketplace mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) bertujuan mempermudah syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha.

Para pelaku usaha tersebut meliputi badan usaha milik desa (BUMDes), koperasi, dan usaha mikro kecil (UKM) di Kabupaten Sorong.

Bagi non-badan usaha (perorangan), syarat dokumen yang dibutuhkan sangat mudah, yaitu KTP, NPWP pribadi, surat keterangan usaha , surat pernyataan non-PKP, dan rekening bank.

Baca juga: Pemkab Sorong Selatan Terapkan Tandatangan Digital

Pemanfaatan marketplace dilakukan agar tercipta iklim usaha yang sehat dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada UKM di Kabupaten Sorong agar berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

“Kegiatan juga bertujuan meningkatkan kapasitas ASN di Kabupaten Sorong, agar ASN sadar dan paham betul dengan perkembangan teknologi terkini, khususnya terkait pengadaan digital,” ujar Kepala Sub-Bagian Tata Usaha dan Ketua Pokja Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus, Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Desman Armando Gurning.

Baca juga: Cara Aman Jualan dan Beli Produk di TribunJualBeli, Yuk Ikuti Langkah-langkahnya

Ia menambahkan, dari 62 daerah tertinggal di seluruh Indonesia, Kabupaten Sorong terpilih sebagai daerah yang pertama kali menjadi sasaran sosialisasi terkait pengadaan digital.

Seluruh pelaku usaha yang selama ini menjadi penyedia yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong diundang dalam kegiatan ini.

Mereka diberikan pelatihan untuk mendaftarkan usaha mereka di marketplace mitra Toko Daring LKPP.

Mereka juga diarahkan bagaimana menampilkan produk dan jasa yang mereka tawarkan dengan ilustrasi foto dan gambar yang jelas dan bagus dan deskripsi yang lugas.

“Para pelaku usaha juga diberikan bimbingan bagaimana menindaklanjuti permintaan harga, merespons permintaan negoisasi, dan memberikan layanan purna jual yang baik. Kami berharap kegiatan ini segera dapat direplikasi di 61 daerah tertinggal lainnya di Indonesia,” ujar Desman Armando Gurning.

Baca juga: Zaman Sekarang Harus Melek Teknologi, Pj Bupati Maybrat: Jangan Malu dan Pesimis Mempelajari

Kegiatan peningkatan kapasitas ASN dan pengusaha lokal di Sorong ini dikuti 14 instansi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sorong dan 30 badan usaha/ pengusaha lokal, terdiri dari 10 BUMDes), serta 10 koperasi dan 10 UKM.

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Bappelitbangda Kabupaten Sorong Agata F Tenau mengatakan, pemerintah daerah mendukung transformasi pengadaan yang diselenggarakan Kemendes PDTT.

Baca juga: Permudah Jamaah Haji, Imigrasi Sorong Buka Layanan Eazy Passport di Kemenag Kabupaten Sorong

Menurutnya, program ini membawa berkah bagi para pengusaha lokal, khususnya UKM di Sorong, karena telah difasilitasi serta mendapat kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

“Kami senang Kabupaten Sorong menjadi kabupaten pertama di wilayah Papua yang dipilih oleh Direktorat Penyerasian Rencana dan Program PPDT untuk implementasi kegiatan ini. Semoga program ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi pengusaha kecil di Sorong, dan dapat mewujudkan transparansi pengadaan di Pemkab Sorong,” kata Agata F Tenau.

Ia menambahkan, kegiatan bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa.

Selain itu memperkenalkan daerah tertinggal mengenai pengadaan digital serta bagaimana memanfaatkan toko daring sebagai bagian dari kegiatan e-purchasing.

Terpisah, CEO dan Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan dalam keterangan tertulisnya mengatakan, pihaknya senang bisa mendukung Kabupaten Sorong yang merupakan satu dari sejumlah daerah tertinggal di Indonesia dalam transformasi pengadaan digital.

Ia berharap platform Mbizmarket dapat berperan sebagai alat kontrol yang efektif dari setiap transaksi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Sorong yang sumber dananya berasal dari APBN.

Baca juga: Labinov Sorong Pertama Dibentuk di Indonesia, Kepala BSKDN Kemendagri Tekankan Empat Fungsi

Selain itu, kehadiran Mbizmarket di Sorong diharapkan mempermudah pelaku usaha berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

“Kelak kami juga berharap dapat menyokong pengusaha lokal yang telah terdaftar di platform Mbizmarket untuk memperoleh akses permodalan, khususnya menjalankan program atau proyek pembangunan daerah tertinggal yang barang atau jasanya perlu diadakan terlebih dahulu dan di serahterimakan ke pemerintah, sebelum dana APBN-nya dicairkan,” kata Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan.

Menurutnya, keberhasilan transformasi pengadaan digital di Sorong akan dijadikan contoh pengimplementasiannya di daerah-daerah tertinggal lain di Indonesia, tentunya melalui kerja sama dan dukungan dari Kemendes PDDT. (*/tribunsorong.com)