KEK Sorong di Ambang Pencabutan, Inilah Potret Lokasi dan Cerita Warga Sekitar

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang berada di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya diresmikan pada Jumat, 11 Oktober 2019  silam oleh Menko Perekonomian yang saat itu dijabat Darmin Nasution.

Proyek ini dicanangkan sejak 2016 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2016.

Penetapan KEK Sorong diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi di timur Indonesia.

Kawasan tersebut diproyeksikan meliputi industri pengolahan nikel, pengolahan kelapa sawit, hasil hutan dan perkebunan (sagu), serta pembangunan pergudangan logistik.

Oktober 2023 ini, KEK Sorong tepat berjalan empat tahun, namun progresnya masih stagnan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pun diberi tenggat waktu hingga Desember mendatang buat membereskannya.

"Kita punya waktu hanya sisa dua bulan buat menentukan nasib KEK Sorong, apakah statusnya dicabut atau tidak," ujar Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Penyelesaian Lahan KEK Sorong di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu (25/10/2023) lalu.

Seperti apa situasi dan kondisi terkini serta tanggapan masyarakat sekitar di lokasi KEK, TribunSorong.com menghadirkan ulasannya dalam edisi Liputan Khusus KEK Sorong.

KEK Sorong berdiri di lahan seluas 523,7 hektare.

Pantauan TribunSorong.com, pada Senin (30/10/2023) sekitar pukul 16.00 WIT, sejumlah kendaraan tampak lalu lalang melintasi gerbang yang aksesnya dibuat dua jalur.

Gerbang terdiri dari tiga bangunan berupa tugu di mana di sisi kiri dan kanan bentuknya sama sementara yang di tegah dilengkapi giant letter bertuliskan "SELAMAT DATANG DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG".

Di dekat tugu yang berada di tengah itu dibangun pos sekuriti serta portal di kiri dan kanan akses jalan.

Sore itu, pos sekuriti dalam kondisi kosong atau tidak dijaga.

Baca juga: Kuras Anggaran Pemda, John Morin Minta KEK Sorong Dipertahankan

Ruas jalan ini merupakan akses ke Dermaga Arar yang juga menjadi lokasi sandar kapal tol laut yang beroperasi pada jadwal tertentu.

Jarak dari gerbang KEK ke dermaga sekitar 10 kilometer.

Sepanjang mata memandang, tidak ada bangunan apapun di sekitar gerbang KEK.

Informasi dari warga sekitar, belum adanya perkembangan di KEK Sorong lantaran pemerintah belum membayar tanaman masyarakat serta pelepasan tanah adat kepada masyarakat atau pemilik hak ulayat.

Baca juga: Temui Gubernur, Perusahaan Nikel Bakal Berinvestasi di KEK Sorong, Pakai Teknologi Ramah Lingkungan

"Kami masyarakat yang tinggal di sini dengar-dengar nantinya bulan 12 (Desember) ini baru ada pembayaran dari pemerintah kepada masyarakat, baik untuk bayar yang punya tanaman hingga yang punya lahan untuk lokasi KEK ini," ujar Anshar seorang warga kepada TribunSorong.com.

Anshar menambahkan, selama ini masyarakat yang berada di kawasan KEK hanya menunggu kepastian pembayaran atas tanaman mereka yang berada di lingkungan KEK.

"LMA (lembaga masyarakat adat) ini sudah mempermudah, hanya saja dari pemerintah daerah yang mempersulit hingga KEK ini begini-begini saja," ucapnya.

Ia juga menyebut bahwa lokasi KEK ini sudah diserahkan oleh LMA kepada pemerintah sehingga masyarakat tinggal menunggu pembayaran atau penyelesaian dari pemerintah semata untuk pembayaran tanaman dan pemilik hak ulayat.

Baca juga: Yan Piet Mosso Lanjut Pimpin Sorong, Pj Gubernur Papua Barat Daya Minta Bereskan KEK

Anshar juga menilai kehadiran KEK Sorong berdampak bagus bagi masyarakat.

Di antaranya menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang dapat diberi ruang kepada masyarakat yang berada di lokasi KEK maupun Papua Barat Daya pada umumnya.

"Kalau KEK beroperasi, banyak yang bisa mendapatkan lowongan pekerjaan," kata Anshar. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)