Lima Puskemas di Maybrat Diresmikan Serentak, Pj Bupati Beber Enam Pilar Transformasi Kesehatan

Dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri, menjadi mandiri di dalam negeri.

Baca juga: Bernhard Sidak, Dapati Siswa Belum Lancar Baca, Kebersihan Kantor Distrik dan Puskesmas Jadi Atensi

Pilar keempat, transformasi pembiayaan kesehatan, dari pembiayaan yang tidak efisien, menjadi transparan dan efektif.

Disahkannya UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah akan menerapkan penganggaran berbasis kinerja, dengan mengacu pada rencana induk bidang kesehatan (RIBK).

“Saya menggarisbawahi lagi pentingnya pemerintah pusat dan pemda memedomani RIBK agar upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan menjadi sinkron, selaras, dan sinergis di seluruh Indonesia,” ucap Bernhard E Rondonuwu.

Berikutnya, pilar kelima adalah transformasi SDM kesehatan, dari tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup dan merata.

Secara khusus, pemerintah sedang mengakselerasi produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis, melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis kolegium dan rumah sakit.

Pemerintah daerah berharap agar orang tua mendorong putra putri mengejar beasiswa pendidikan kesehatan.

“Pemerintah sudah menyiapkan, serap dan dayagunakan mereka setelah menyelesaikan beasiswa,” ujar Bernhard E Rondonuwu.

Selain itu, tambahnya, pemda juga akan membuka formasi untuk aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya pemenuhan utama SDM kesehatan.

Baca juga: Pemkab Maybrat Gelar Bimtek SIPD, Begini Pesan Tegas Pj Bupati Bernhard E Rondonuwu

Program lainnya yakni meningkatkan kompetensi para tenaga kesehatan agar mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dijaga.

“Tak kalah penting tunaikan hak-hak SDM kesehatan secara adil dan konsisten,” ucap Bernhard E Rondonuwu.

Pilar keenam, kata Pj Bupati Maybrat, adalah transformasi teknologi kesehatan, dari sistem informasi yang terfragmentasi menjadi terintegrasi.

Kemudian dari teknologi kesehatan yang tertinggal menjadi terdepan.

Integrasi berbagai sistem informasi kesehatan ke sistem informasi kesehatan nasional (platform SATUSEHAT) harus dilakukan.

“Hal ini akan memudahkan setiap warga negara mengakses data kesehatan yang dimilikinya tanpa mengurangi jaminan perlindungan data individu,” beber Direktur Satpol PP dan Linmas, Kementerian Dalam Negeri ini. (*/tribunsorong.com)