Pemilu 2024
Fopera Sarankan Masyarakat Adat Papua Netral, Yanto Ijie: Siapapun Presiden Wajib Jalankan Otsus
Menghadapi Pilpres 2024 Fopera Papua Barat Daya meminta masyarakat adat Papua memposisikan diri netral.
Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Ilma De Sabrini
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Menghadapi pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden 2024, Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya meminta masyarakat adat Papua memposisikan diri netral.
Ketua Umum Fopera Papua Barat Daya Yanto Amus Ijie mengatakan, siapapun Presiden yang terpilih baik calon nomor satu, dua, atau tiga, tetap bertugas membangun Tanah Papua.
Baca juga: Dandim Sorong Selatan Tegaskan TNI Netral di Pemilu 2024
Itu sudah menjadi kewajiban setiap Kepala Negara Republik Indonesia karena Papua punya keistimewaan tersendiri yang diatur dalam undang-undang otonomi khusus (otsus).
"Kami (Fopera) sarankan masyarakat adat Papua tidak usah terpancing dan terprovokasi dengan penggiringan opini oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat adat," katanya kepada TribunSorong.com, Rabu (29/11/2023).
Baca juga: KPU Papua Barat Daya Beri Ruang Pendidikan Politik ke Pemilih Berkebutuhan Khusus
Yanto Ijie menilai, masyarakat adat Papua menjadi objek kepentingan politik orang tertentu.
Pemerintah punya kewajiban mengalokasikan dana 2,25 persen dari total dana alokasi umum (DAU) kepada daerah otonomi khusus Papua.
Termasuk penyimpanan dana infrastruktur Papua juga didukung kebijakan-kebijakan afirmasi yang diatur dalam otsus.
"Kami ingatan bahwa siapapun yang jadi Presiden, dia punya tugas bangun Papua, karena sudah diatur dalam undang-undang otsus tadi," ucapnya.
Baca juga: Posisi Capres di Hari Pertama Kampanye: Ganjar di Papua, Anies di Jakarta, Prabowo di Jabodetabek
Tokoh intelektual muda asal Maybrat itu berharap, masyarakat adat Papua bersikap netral dan memberikan dukungan pemilu damai, tidak perlu euforia dan fanatik mendukung satu dari calon presiden.
Papua sudah 22 tahun diberikan Otsus dan sudah dilanjutkan hingga berakhir pada 2041, karena Otsus punya perjalanan panjang.
Oleh karena itu, menjadi perhatian dunia dan pemerintah Indonesia.
"Siapapun Presiden itu kami tetap dukung intinya dia menjalani otsus dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Papua. Masyarakat adat Papua memilih pemimpin bangsa dengan hati nurani dan jangan ada yang golput dan kita tetap ciptakan pemilu damai. Jadilah pemilih berkualitas," katanya. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.