Peneliti BRIN Bongkar 6 Akar Masalah di Papua Barat Daya Lewat Hasil Riset Kolaborasi

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyerahkan hasil riset enam proyek kolaborasi dengan Badan Percepatan Pembangunan, Riset, dan Inovasi (BAPPERIDA) Papua Barat Daya, Jumat (8/12/2023).

Enam proyek itu merupakan bagian dari kolaborasi BRIN bersama Badan Percepatan Pembangunan, Riset, dan Inovasi (BAPPERIDA) Papua Barat Daya.

Baca juga: Ada Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa, Peneliti BRIN Minta Bawaslu Harus Tindak Tegas

Kolaborasi enam proyek tersebut meliputi isu kemiskinan ekstrem, bantuan sosial bagi lansia, stunting, modal UMKM, literasi, dan pendidikan tinggi di Papua Barat Daya.

Kepala BAPPERIDA Papua Barat Daya Rahman mengatakan, dari enam persoalan yang masuk di hasil riset, paling pertama adalah masalah kemiskinan ekstrem.

"Data makro ini masalah kemiskinan di Papua Barat Daya memang jadi momok bagi oleh pemerintah daerah," ujar Rahman kepada awak media di Kota Sorong.

Menurutnya, dari enam isu strategis yang ada akar masalahnya adalah persoalan kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya.

Hingga kini, kata Rahman, persoalan kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya sekitar 30 persen.

Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah harus segera menyikapi serius persoalan tersebut.

"Persoalan ini memang harus segera direspon lewat pengambilan kebijakan berdasarkan data dari hasil kajian," katanya.

Baca juga: Ada Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa, Peneliti BRIN Minta Bawaslu Harus Tindak Tegas

Berangkat dari peniliatan itu, isu kemiskinan ekstrem dan lima lainnya akan segera diangkat berdasarkan hasil riset kolaborasi BRIN, perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Guna mewujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Papua produktif, maka sebagai langkah awal pemerintah harus segera bertindak secepatnya.

Tak hanya itu, Rahman menilai, persoalan lain yang tak kalah krusial adalah minimnya literasi anak di Papua Barat Daya.

"Melalui hasil riset kolaborasi kali ini persoalan literasi anak masih banyak dijumpai di wilayah pelosok, sehingga harus diadvokasi oleh semua," jelasnya.

Baca juga: Bapperida PBD Bahas Proyek Riset dan Inovasi Perangkat Daerah, Ini Bocoran Tiga Wacana Risetnya

Ia menyadari, di dalam riset kolaborasi, persoalan kemiskinan ekstrem dan literasi menjadi tantangan semua pihak dan harus segera diintervensi.

Rahman berharap, ke depan, hasil riset kolaborasi akan dilaporkan ke Pj Gubernur Mohammad Musa'ad agar menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan di Papua Barat Daya.

Hasil Riset Kolaborasi

Selain itu, Ketua Tim Riset Kolaborasi Prof Muhammad Mulyadi menjelaskan, timnya telah menyerahkan hasil riset kepada pemerintah dengan harapan bisa menjadi acuan.

"Satu di antara cara mendapatkan bukti adalah harus diawali dengan riset, karena semua masalah akan terangkat ke permukaan," ujar Mulyadi saat ditemui di Kota Sorong.

Baca juga: Beri Materi ke Mahasiswa Baru, Kepala Bapperida Papua Barat Daya Ajak Ciptakan Lapangan Kerja

Peneliti BRIN itu mengaku, enam persoalan dalam hasil riset kolaborasi semuanya berakar dari masalah kemiskinan ekstrem.

Pasalnya, persoalan kemiskinan tersebut akan mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan di masyarakat di Papua Barat Daya.

"Dari seluruh masalah tersebut kami ingin pemerintah bisa segera mengintervensi akar masalah agar tidak dibiarkan berlarut dan masyarakat bisa aktif," ucapnya.

Diketahui, enam persoalan yang masuk dalam hasil riset kolaborasi terdiri dari kemiskinan ekstrem, bantuan sosial bagi lansia, stunting, modal UMKM, literasi, dan pendidikan tinggi di Papua Barat Daya.

Pertama, kemiskinan ekstrem harus ditangani melalui kebijakan intervensi pemerintah, mencari akar masalah serta membuat strategi dan kebijakan. 

Baca juga: Kemendagri Evaluasi Pj Gubernur Papua Barat Daya, Musaad Paparkan 10 Capaian Program

Kedua, bantuan sosial lansia harusnya dimulai dengan membuat evaluasi dampak, peran kelompok, pengembangan program hingga berkolaborasi dengan swasta.

Ketiga, intervensi terhadap masalah stunting dimulai dari kolaborasi program, tim percepatan penurunan stunting, penelusuran dan dana kampung untuk stunting.

Keempat, pelaku UMKM harus dimulai dari pemberian modal usaha serta dukungan regulasi dan mitigasi resiko.

Baca juga: Pemkab Sorong Sebut Angka Kemiskinan Turun, Tahun 2023 Capai 26,88 Persen

Kelima, persoalan pendidikan tinggi, mulai dari seleksi orang asli Papua (OAP), beasiswa dan lainnya, sehingga diintervensi. 

Keenam, literasi dari data yang ada wilayah Papua Barat termasuk Papua Barat Daya berasa di angka 28,25 Tahun 2019.

Peningkatan literasi harus dimulai dari karakteristik sosial masyarakat, kebijakan pemerintah, karakter geografis, dan karakteristik budaya di Papua Barat Daya.

Mulyadi berharap, melalui hasil riset kolaborasi pemerintah bisa menjadikannya sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. (tribunsorong.com/safwan ashari)