Pemprov Papua Barat Daya Kucurkan Anggaran Rp11 Miliar Guna Sukseskan UHC JKN

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Tepat pada puncak perayaan HUT ke-1 Tahun Provinsi Papua Barat Daya, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad raih status UHC Non Cut Off  dari BPJS Kesehatan, Sabtu (9/12/2023).

Momen itu, Musa'ad didampingi Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun di Alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, S

Baca juga: Tingkatan Mutu Kesehatan, Pj Bupati Maybrat Teken Kesepakatan dengan BPJS Kesehatan Cabang Sorong

David mengatakan semua masyarakat di Papua Barat Daya dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah, aktivasi tanpa harus menunggu selama 14 hari.

“Kami dari BPJS Kesehatan mengapresiasi pemerintah daerah. Dimana komitmen yang diberikan membuat seluruh masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dari JKN BPJS Kesehatan, sehingga tidak ada lagi kesulitan,” katanya.

"Semua ini diarahkan terus bersinergi, bekerja sama supaya program terus berjalan, sehingga kualitas layanan JKN semakin baik," imbuhnya.

David mengatkan bahwa BPJS Kesehatan juga bekerja sesuai mottonya yaitu layanan JKN harus mudah, cepat dan setara untuk seluruh masyarakat.

Baca juga: Tingkatan Mutu Kesehatan, Pj Bupati Maybrat Teken Kesepakatan dengan BPJS Kesehatan Cabang Sorong

Sementara itu, Mohammad Musa'ad menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya merasa bertanggung jawab memberikan masyarakat pelayanan kesehatan, sehingga pemerintah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan serta juga sudah menyiapkan anggarannya.

“Pemerintah sudah menyiapkan anggaran dana sebesar Rp11 miliaran meng-cover seluruh penduduk yang ada di kabupaten/kota yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, sehingga ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir melayani masyarakat dalam hal kesehatan,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Sorong Sebut Angka Kemiskinan Turun, Tahun 2023 Capai 26,88 Persen

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alumnus Universitas Padjajaran (Unpad) itu pun berharap masyarakat Papua Barat Daya mendapatkan akses kesehatan yang baik dan adil.

“Saat ini semua penduduk sudah didaftarkan pada program JKN yang merupakan wujud dari komitmen pemerintah kepada masyarakat, serta hal ini juga sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Presiden,” kata Mohammad Musa'ad.

Baca juga: Sadar Profesinya Berisiko Tinggi, Juru Mudi Kapal Wisata di Kota Sorong Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Diketahui, Pemprov Papua Barat Daya telah memberikan kepastian berobat kepada masyarakatnya sebanyak 600.000 anggota JKN.

Sebagai informasi, Universal Health Coverage (UHC) merupakan suatu sistem penjaminan kesehatan yang menjamin setiap orang dalam satu wilayah mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Pemerintah pusat menargetkan capaian UHC nasional minimal 98 persen dari total populasi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)