DIPA dan TKD 2024 Disalurkan, Pj Gubernur Papua Barat Daya Singgung Perjalanan Dinas

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad menyerahkan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, Jumat (15/12/2023).

Kegiatan di Hotel Vega, Kota Sorong tersebut digelar oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat.

Baca juga: KPU Papua Barat Daya Terima DIPA dan TKD 2024, Segini Nominal dan Alokasinya

DIPA dan TKD 2024 ini sebelumnya telah diserahkan secara digital oleh Presiden Jokowi kepada menteri dan pimpinan lembaga serta gubernur secara daring dan luring di Istana Negara pada 29 November 2023 lalu.

Mohammad Musa'ad mengatakan, anggaran yang dibagikan ke masing-masing daerah ini bersumber dari rakyat.

"Uang rakyat pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp11,38 triliun harus bermanfaat sampai ke masyarakat di enam kabupaten kota di Papua Barat Daya," ujarnya kepada awak media usai penyerahan.

Baca juga: Hadiri Penyerahan DIPA dan TKD 2024, Pj Bupati Maybrat Harap Sinergi Pusat dan Daerah Makin Erat

Tak hanya itu, ia meminta selain mengejar serapan anggaran, pemerintah daerah juga harus mengimbangi dengan kerja yang berkualitas kepada masyarakat.

Program dikerjakan sesuai prosedur dan tepat sasaran, jangan malah lebih banyak habis di birokrasi, sementara rakyat di daerah tak tersentuh.

Baca juga: Rapat Bersama Tim BP3OKP, Pj Bupati Maybrat Minta Arahan Tata Kelola Dana Otsus

Mohammad Musa'ad mengajak seluruh pemerintah daerah agar merancang banyak program serta mengurangi perjalanan dinas keluar daerah karena lebih banyak membuan anggaran.

"Saya minta pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) harus lebih lihat itu sehingga jangan sampai rakyat bicara otonomi khusus (otsus) tetapi tidak memberikan manfaat kepada mereka," ucapnya.

Baca juga: Pj Gubernur Papua Barat Daya Ingatkan Realisasi Anggaran Harus Perhatikan Kualitas

Selain itu, Mohammad Musa'ad meminta agar seluruh pemerintah daerah bisa tertib administrasi, sebab semua jadwal telah diatur lewat platform digital.

Ke depan, jika sudah dibuat kegiatan dan program berjalan, namun tak taat asas serta lewat waktu maka secara otomatis rencana tersebut akan dihentikan.

"Kalau kegiatan itu dihentikan maka hanya ada dua kemungkinan, mangkrak atau jalan namun pakai sumber dana lain," katanya.

Ia berharap, ke depan seluruh daerah bisa taat asas, sebab APBD bukan instrumen satu-satunya, sehingga harus dimanfaatkan secar baik agar investasi bisa masuk ke daerah. (tribunsorong.com/safwan ashari)