Akademisi Soroti Balon Gubernur PBD, Kurang Dengar Narasi dan Konsep Pembangunan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kontestasi Pilkada Gubernur Papua Barat Daya ramai dibicarakan.

Bahkan akhir-akhir ini muncul opini yang sering terbangun di masyarakat adalah tentang Orang Asli Papua  (OAP) dan Non OAP.

Baca juga: Petrus Kasihiw Sowan ke Kediaman AFU, Demokrat-NasDem Koalisi Pilkada Papua Barat Daya?

Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Papua Barat Daya Jendro P Sijabat mengatakan, kurang substantif apabila sering dimunculkan narasi OAP dan Non OAP.

Karena semua sudah tau syarat administrasi pencalonan gubernur itu sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

"Biarlah itu menjadi urusan lembaga yang berwenang seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Penyelenggara Pemilu," katanya, Senin (15/4/2024).

Baca juga: Pilkada Maybrat, Balon Bupati Kornelius Kambu Sebut Belum Pilih Wakilnya Fokus Naikkan Ektabilitas

Menurut Dosen UNAMIN Sorong itu, seharusnya yang dibangun ialah konsep para bakal calon (balon) Gubernur Papua Barat Daya nanti.

Terutama dalam penyelesaian masalah-masalah krusial dan pembangunan yang ada di provinsi termuda di Indonesia ini.

“Sejahu ini belum mendengar narasi dan konsep pembangunan tersebut dari para balon Gubernur Papua Barat Daya,” ucapnya.

Sambung dia, jika mau menguji calon-calon gubernur pilihan harus serius melihat track recordnya.

Misalnya, konsep dan narasinya dalam penyelesaian kemiskinan ekstrem, indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah, bagaimana pembangunan Insfrastruktur, dan tata kelola sebuah wilayah atau kota yang baik di Papua Barat Daya ini. 

"Tidak hanya berbicara mau maju jadi 01 gubernur saja, ini kan nafsu birahi politik," katanya.

Baca juga: Sempat Tahan Diri, Samsudin Anggiluli Siap Dampingi Lamberthus Jitmau di Pilkada Papua Barat Daya

Katanya lagi, data IPM secara nasional, Papua Barat Daya berada di posisi renda yakni 66,66 persen setelah Provinsi Papua. 

Padahal di Papua Barat Daya memiliki sumber daya alam (SDA) sangat kaya.

Kemiskinan juga di Papua Barat Daya mencapai angka 104,44 ribu jiwa dari 693.164 jumlah penduduk (data BPS 2023).

Kota Sorong sebagai penetapan ibu kota provinsi sampai hari ini masalah banjir, sampah, tata kelola kota belum dapat di atasi pemerintah dengan baik.

“Belum lagi kita berbicara pengangguran, pendidikan, dan kesehatan di kabupaten-kabupaten lain,” jelasnya.

“Masalah tersebut adalah isu Substantif yang harus sering diperbincangkan dan dimunculkan oleh Masyarakat jadi tidak hanya berbicara isu tentang OAP ataupun Non OAP saja yang jadi pembicaraan itu urusan lembaga yang berwenang,” pungkas dia. (tribunsorong.com/aldy tamnge)