Pj Sekda Papua Barat Daya Janjikan Pedemo Bertemu Pj Gubernur, Ini Ancaman Pencaker jika Batal

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Aksi damai yang digelar Forum Pencari Kerja (Pencaker) Papua Barat Daya di kantor gubernur, kompleks kantor Wali Kota Sorong, Selasa (16/4/2024) sempat memanas. 

Pedemo yang ngotot ingin bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Mohammad Mus'aad mencoba merangsek hendak memalang pintu masuk kantor gubernur.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pencaker OAP Aksi Damai ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Ada Pedemo bak Wisudawan

Baca juga: Massa Pencaker OAP Tolak Berdialog dengan Pj Sekda Papua Barat Daya dan Wakil II Ketua MPRBD

Upaya tersebut kemudian diadang personel Polresta Sorong Kota dan Satpol PP.

Pengujuk rasa pun sempat menolak berdialog dengan Pj Sekda Papua Barat Daya Jhoni Way didampingi Wakil Ketua II MRPBD Paulinus Baru.

Setelah beberapa saat akhirnya pj sekda pun diberi kesempatan berbicara.

Jhoni Way berjanji akan mempertemukan pencaker dengan pj gubernur pada Kamis (18/4/2024).

“Sekarang pj gubernur tidak ada, Kamis baru bisa bertemu, tapi aspirasi bisa diserahkan ke kami,” katanya.

Baca juga: Tuntut Kuota CPNS 100 Persen OAP, Ketua Forum Pencaker Papua Barat Daya: Tak Ada Kompromi

Baca juga: Siap-siap Rekrutmen 1.000 Anggota Polri untuk Papua Barat Daya, Prioritas Putra Putri OAP

Ketua Forum Pencaker Papua Barat Daya Jolvyn F Kareth menerima kesepakatan bertemu pj gubernur meskipun ada reaksi penolakan dari beberapa peserta aksi.

“Saya tegaskan, jika Kamis nanti gubernur tidak ada makan kami akan turunkan massa lebih banyak dan palang kantor gubernur dengan prosesi adat,” ujarnya.

100 persen OAP

Ketua Forum Pencaker Papua Barat Daya Jolvyn F Kareth mengatakan, aspirasi murni yang disampaikan ialah meminta penerimaan CPNS pada Mei 2024 mendatang 100 persen OAP.

“Kami tidak pakai kompromi 80 atau 20 persen lagi, itu cukup generasi kemarin. Untuk kami yang sekarang wajib 100 persen,” katanya.

Menurutnya, Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya hadir untuk orang Papua, sehingga sebagai generasi punya hak di atas tanah sendiri.

Baca juga: Dinas Pendidikan Provinsi PBD Upayakan Kuota Khusus Bagi OAP Ikut Seleksi di PKN STAN

Aspirasi yang disampaikan ini tidak hanya sampai ke daerah tapi akan dikawal ke pusat.

“Kami Bersama MRPBD dan DPRD Fraksi Otsus akan kawal sampai ke Jakarta,” ucap Jolvyn  F Kareth.

Lanjutnya, jumlah Pencaker OAP di Papua Barat Daya sudah terdata dan akan dibuka ke hadapan Pj Gubernur Mohammad Musa'ad.

Aksi demo damai ini digelar bukan hanya mencari perhatian pemerintah saja tetapi berdasarkan data.

Data yang sudah dipegang itu, mulai dari pencaker SMA/SMK, S1 dan S2 itu semua akan disampaikan ke pemerintah.

“Kami buka pendataan secara online ke setiap kabupaten/kota di Papua barat Daya dan jumlahnya saya belum bisa sampaikan nanti saya sampaikan ke gubernur,” kata Jolvyn  F Kareth.

Baca juga: LMA di Sorong Selatan Berikan Rekomendasi Gratis Bagi Pencaker, Pengurus Pungut Biaya Ditegur

Data itu, katanya lagi, akan dipresentasikan ke pj gubernur supaya pemerintah tahu bahwa pengangguran di Papua Barat Daya masih tinggi.

Padahal hari ini generasi Papua sudah banyak yang mendapat pendidikan tinggi namun lapangan pekerjaan terhadap OAP justru semakin sempit.

“Pemekaran jalan terus, sekarang sudah ada enam provinsi tapi pengangguran khusus anak Papua masih banyak,” ucapnya. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)