Buka Seminar Nasional di UNIMUDA Sorong, Pj Gubernur Sampaikan 9 Isu Strategis Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong menggelar kegiatan seminar nasional dengan mengusung tema transformasi percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

Baca juga: UNIMUDA Sorong Raih Penghargaan pada Ajang Program Kosabangsa

Seminar itu berlangsung di Unimuda Convention Centre (UCC) dan dibuka secara langsung oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musaad, Rabu (17/4/2024).

Sebelumnya, kedatangan orang nomor satu di Papua Barat Daya itu disambut dengan tarian khas Papua yang dimainkan oleh para Mahasiswa-mahasiswi di UNIMUDA Sorong.

Pj Gubernur Mohammad Musaad juga turut memaparkan materinya pada seminar nasional bertajuk transformasi percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

Salah satu penyampaian materinya adalah penekanan soal isu strategis di Provinsi Papua Barat Daya.

“Jadi ada beberapa isu strategis di Provinsi Papua Barat Daya ini yang menjadi perhatian kita bersama agar segera adanya tindak lanjut,” katanya.

Baca juga: Sarana Olahraga Panjat Tebing Beroperasi, UNIMUDA Sorong Optimis Cetak Atlet

Mantan Kepala Bappeda Papua itu juga berpesan memulai transformasi atau perubahan percepatan harus dimulai dari hal-hal yang kecil baru ke hal-hal yang besar.

Papua Barat Daya hari ini menjadi salah satu provinsi yang ikut bersaing dengan provinsi lain di tanah Papua ini dalam hal-hal yang baik.

“Lantaran mengingat Papua Barat Daya adalah provinsi baru sehingga harus dapat bersaing dengan provinsi lain,” ucapnya.

Pj Gubernur berpesan kepada para Mahasiswa-mahasiswi di UNIMUDA Sorong untuk terus mengembangkan kualitas diri dan pengetahuannya.

Agar kedepannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang banyak.

“Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa kita semua ini harus mulai berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan,” katanya. 

9 Isu Strategis Papua Barat Daya

1. Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan.
2. Keberdayaan OAP masyarakat adat, gender serta perlindungan dan kesetaraan.
3. Pembangunan SDM dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Penguatan perekonomian sektor unggulan (salah satunya di pariwisata) dan potensial berbasis lainnya.

   

5. Pembentukan kebijakan tata ruang termasuk tata ruang laut kelestarian dan lingkungan hidup.
6. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian.
7. Respon kebijakan aktual otonomi khusus dan pembentukan suprastruktur pemerintahan DOB yang kapabel.
8. Penyiapan SDM birokrasi dan sektor swasta melalui kebijakan afirmasi, representasi, dan meritokrasi.
9. Peningkatan harmoni stabilitas wilayah sosial dan stabilitas wilayah. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)