Curhatan Operator Hulu Migas dalam Rakor Bersama SKK Migas Pamalu, KPK Beri Solusi Begini

Serta meningkatkan pentingnya terciptanya citra positif investasi atas hadirnya kegiatan hulu migas di Timur Indonesia.

Lanjutnya, SKK Migas Perwakilan Pamalu terus berupaya untuk memperbaiki Tata Kelola administrasi hingga bisa menciptakan budaya anti anti Korupsi.

Hal tersebut dilakukan dengan  telah terbukti dimilikinya sertifikasi ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System yang diperoleh sejak tahun 2019, dan terus dipertahankan hingga tahun ini.

Dengan penerapan prinsip 4 No, yaitu  4 No’s: 1. Tidak memberi dan menerima suap (No Bribery), 2. Tidak memberi dan menerima imbalan (No Kickback), 3. Tidak memberi dan menerima hadiah (No Gift) dan 4. tidak memberi dan menerima jamuan mewah (No Luxurious Hospitality)

“Dalam menerapkan 4 prinsip itu, kami bisa lebih fokus pada pencapaian terhadap kegiatan operasional dan tidak mudah terganggu atas hal-hal yang berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi,” ucap Subagyo dalam penyampaian pembukaan awal diskusi.

Selanjutnya, kata dia, secara terbuka dalam diskusi yang dilakukan, seluruh managerial dari para operator Kontrak Kerja Sama (KKS) yang terundang langsung oleh KPK, memanfaatkan sesi diskusi untuk menyampaikan curhat suka dan duka dalam berkegiatan di Tanah Papua.

Dari dukungan telah adanya aturan otonomi khusus untuk Papua yang berkaitan dengan keberlangsungan beroperasi.

Hingga curhatan atas perlunya dukungan fasilitasi hadirnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Serta harapan ada tersedianya jalur keluhan berjenjang  yang memang penting untuk menjaga iklim berusaha.

Hingga Solusi atas kemudahan dan percepatan proses proses perizinan, pengadaan  lahan/tanah.

Dan cara penyelesaian isu sosial terkait ulayat adat yang tetap dalam koridor pencegahan terjadinya potensi korupsi.

“Keseluruhan diskusi yang terjadi secara menyeluruh mempunyai semangat yang sama, agar dapat  memberikan dukungan terhadap kelancaran program pemerintah untuk mencapai target produksi 1 Juta BOPD dan 12 BSCFD hingga dapat berjalan dengan baik dan terbebas dari jeratan tindak pidana Korupsi,” jelas dia.

Kepala Satgas 2 Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI, Roro Wide Sulistiowati menyampaikan terima kasih kepada SKK Migas wilayah Papua dan Maluku karena telah memiliki dan menjalankan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) selama ini.

Bahkan diberikan penghargaan sebagai Kantor Perwakilan SKK Migas terbaik dalam penerapan SMAP SNI ISO 37001 ditahun 2022.

Dan berharap agar para kontraktor KKS dapat juga menerapkan sesuai  SNI ISO 37001 atau setidaknya dapat dapat mengikuti Panduan CEK KPK.