Pemkab Sorong Selatan dan BPS Rapat Evaluasi Hasil Podes 2024, Data Valid Acuan KebijakanProgram

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Rapat Evaluasi Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024, Kamis (6/6/2024).

Kegiatan berlangsung di ruang rapat kantor bupati, Teminabuan, Sorong Selatan, Papua Barat Daya.

Hadir dalam rapat ini Bupati Syamsudin Anggiluli, Kepala BPS Sorong Selatan Eliza Izaac Pattikawa, Asisten I Bidang Pemerintahan Yoseph Bless, pimpinan perangkat daerah, perwakilan RSUD Scholoo Keyen, serta Komisi III DPRD Sorong Selatan.

Baca juga: Bappeda Sorong Selatan Gelar Bimtek Pengisian Master Ansit, Penyegaran Penginputan untuk Para Admin

Baca juga: 2 Daerah di Sorong Selatan Masuk Rencana Bank Papua Buka Kantor Kas

Eliza Izaac Pattikawa mengatakan, pelaksanaan Podes secara nasional dimulai 1-30 Juni 2024.

“Pendataan itu sudah dilaksanakan, datanya sudah ada sebelum kami fix-kan. Saya merasa bahwa ini perlu kami bicarakan. Saya tidak mau ketika datanya sudah fx nanti ada pertanyaan,” ujarnya.

Baca juga: Kokoda dan Kokoda Utara Sorong Selatan Fokus Intervensi Stunting, Program Jangka Pendek Jatah Dinkes

Baca juga: 2 Penghargaan dari Kemenkeu untuk Bappeda Sorong Selatan, Kinerja Baik dalam Pengelolaan Dana Otsus

Ia menambahkan, berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51, pendataan di Sorong Selatan meliputi 121 kampung dan dua kelurahan di 15 distrik.

Pelaksanaan Podes melibatkan sebanyak 24 petugas dan 18 petugas pencacah lapangan (PLC) sebagai mitra, kemudian ditambah enam orang organik yang bertanggung jawab atas hasil kerja dari seluruh PCL, serta petugas pemeriksa lapangan (PML).

Tugas PML mendata kode kecamatan sedangkan PCL mendata seluruh kampung/kelurahan di Sorong Selatan.

Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli dalam sambutanya mengatakan, pembangunan yang berhasil atau disebut baik diawali dari data yang baik.

“Melalui data yang baik maka perencanaan pembangunan juga akan menjadi baik, kalau tidak memiliki data yang valid tidak akan berjalan baik,” katanya.

Baca juga: Baperkam dan Aparat Kampung di Sorong Selatan Diminta Kompak dalam Pembangunan dan Eksekusi Progam

Baca juga: 225 Anggota Baperkam dari Wilayah Imekko Sorong Selatan Dilantik, Segera Jalankan Fungsi Pengawasan

Pemerintah pusat, lanjut Anggiluli, juga tidak akan mengeluarkan sebuah kebijakan nasional jika tidak memiliki data sesuai BPS.

Negara membuat kebijakan di berbagai bidang mengacu pada data-data yang sudah dikelola BPS.

Baca juga: Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Sorong Selatan Masih Kendala Jaringan dan Infrastruktur

Baca juga: Warga Membeludak, Dukcapil Sorong Selatan Terpaksa Layani Dokumen Tembus Malam Hari

Oleh karena itu pemerintah daerah juga mempunyai tugas melengkapi data-data yang diminta BPS sehingga valid sebagai bahan untuk memberikan infromasi kepada pengguna, termasuk pemerintah pusat.

“Evaluasi ini merupakan upaya memberikan penjelasan kepada BPS sehingga data potensi-potensi daerah menjadi jelas, baik dari segi sosial ekonomi masyarakat maupun infrastrukturnya,” ucap kata Samsudin Anggiluli.

Baca juga: Kasus Stunting di Sorong Selatan Terus Menurun Sejak 2021, Simak Data-data SGI dan e-PPGBM

Baca juga: MRPBD Gelar Program Perdana di Teminabuan Sorong Selatan, Gali Informasi dan Data Keagamaan

Pemerintah daerah, tambahnya, berterima kasih kepada BPS Sorong Selatan yang telah mengambil tugas mendata potensi daerah di 121 kampung dan 15 distrik.

“Kepada para kepala distrik dan para pimpinan perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan laporan,” kata Samsudin Anggiluli. (*/tribunsorong.com)