Wapres Ma'ruf Amin Luncurkan RIPPP dan SIPPP, Percepatan Pembangunan di Tanah Papua

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma'ruf Amin meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP), Jumat (7/6/2024).

Wapres mengatakan, peluncuran ini merupakan momentum penting yang dapat menjadi bagian sejarah perjalanan pembangunan dan penentu bagi kemajuan Papua di masa mendatang.

Baca juga: Wapres Respons Aksi Suku Moi dan Awyu di MA, Maruf Amin Minta Masyarakat Adat Dilibatkan

Pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama pemerintah.

Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Untuk itu, kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru (DOB) dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), di antaranya melalui penguatan regulasi.

Sebagaimana amanah undang-undang, Pemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041.

"Hal ini penting sebagai payung hukum dan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua," katanya saat menyampaikan sambutan.

Baca juga: Simak! 3 Pesan Penting Wapres Maruf Amin kepada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah PBD

RIPPP Tahun 2022-2041, kata dia, mengusung visi besar 'Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera', dengan tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua ini juga telah diselaraskan ke dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dengan tema 'Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif'.

Desain dan kerangka perencanaan ini tentunya dapat membawa semangat, paradigma, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang.

"Saya meyakini percepatan pembangunan Papua akan semakin terlihat dengan hadirnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau sering disebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP)," ucapnya.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Tiba di Kota Sorong Papua Barat Daya, Ini Daftar Agendanya

Ia bilang, keberadaan BPP menjadi berbeda dengan badan khusus Papua pada era sebelumnya karena melibatkan secara langsung perwakilan OAP dari setiap provinsi di wilayah Papua.

Hal ini penting untuk memastikan agar OAP dapat terlibat dan berpartisipasi langsung dalam berbagai kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.

Baca juga: Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya Tambah Lahan 35 Hektare

BPP telah berkomitmen untuk bersungguh-sungguh mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan OAP.

"Termasuk berperan memecahkan berbagai permasalahan Papua sesuai dengan instrumen yang telah dirancang dalam RIPPP dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, agar seluruh kebijakan lebih terintegrasi dan terukurterukur," katanya.