LMA Mimate Tolak Investasi Sawit di Hutan Adat Sorong Selatan, Ini Alasannya

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Rencana beroperasinya perkebunan kelapa sawit di Distrik Moswaren dan Distrik Wayer, Sorong Selatan, Papua Barat Daya mendapat penolakan.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Mimate Joel Saman mengatakan, pihaknya sebagai pemilik tanah ulayat marga Saman di Wayer menentang kehadiran perusahaan kelapa sawit.

"Kami tolak kebun sawit karena memang tidak berdampak positif, sebaliknya justru hutan adat akan dibabat habis," ujarnya kepada TribunSorong.com via telepon, Senin (17/6/2024).

Baca juga: Pengumuman Studi AMDAL PT Lestari Papua Perkasa, Lokasi di Moswaren dan Wayer Sorong Selatan

Ia mengaku, awalnya ada pihak yang masuk lewat izin mengelola hutan itu, namun justru berdampak negatif ke masyarakat adat di Sorong Selatan.

Proses itu mengorbankan nyawa tokoh masyarakat adat di Wayer, sehingga ke depan tak ada investasi sawit yang diizinkan masuk membabat lahan.

"Kami ingin hutan adat yang dimiliki marga Saman di Sorong Selatan tetap dijaga agar menjadi warisan anak cucu," katanya.

Baca juga: Pemkab Sorong Selatan Resmi Akui Masyarakat Adat dan Wilayah Adat Distrik Konda

Menurutnya, segala bentuk kepentingan pemerintah harusnya melalui proses yang baik yakni harus lewat proses musyawarah bersama masyarakat adat Sorong Selatan.

Joel Saman menyatakan, sejak beberapa tahun lalu sejumlah investasi sawit mengincar Pulau Papua, sehingga harus ada langkah tegas jika hutan masyarakat tetap lestari.

"Walaupun sudah ada hasil analisis dampak lingkungan (AMDAL), kami akan kokoh berdiri dan menolak kehadiran perusahaan sawit," katanya.

Joel berharap, semua masyarakat adat bisa bersatu dan menolak kehadiran sawit di hutan adat di Kabupaten Sorong Selatan.

DLH tidak tahu

Sebelumnya, Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya belum mengetahui rencana pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Distrik Wayer dan Moswaren.

Hal itu merespons pengumuman yang dirilis PT Lestari Papua Perkasa mengenai pelaksanaan Studi AMDAL terkait rencana kegiatan perkebunan dan industri buah kelapa sawit seluas lebih kurang 19.239 hektare di dua distrik tersebut.

Baca juga: Tolak Deforestasi, Cara Pemuda Sorong Selamatkan Kehidupan di Hutan Adat Suku Moi Sigin

Pelaksana tugas (Plt) Kepala DLH Marthen Yopi Wugaje menyatakan, hingga saat ini belum ada pihak perusahaan yang datang melapor ke kantornya.

"Jika di kemudian hari ada masyarakat datang mengadu, kami dari DLH siap menerima," ujarnya kepada TribunSorong.com, Jumat (14/6/2024).