Konsultasi Penerimaan Honorer, Pj Bupati Maybrat Sambangi Kantor BPKP di Jakarta

TRIBUNSORONG.COM, JAKARTA - Pada Kamis (27/6/2024), Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard E Rononduwu bertemu Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Iptek dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riki Antariksa.

Turut mendampingi pj bupati pada agenda pertemuan dalam rangka konsultasi soal honorer atau Formasi Khusus 2021 tersebut Asisten II Engelbertus Turot dan Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Marthen Howay.

Pembukaan formasi khusus bertujuan menampung serta memberdayakan anak-anak muda Maybrat, Papua Barat Daya untuk lulusan SMA, ahli madya (D3) ataupun sarjana (S1) yang berpotensi.

“Kami mempunyai beberapa program penyeimbangan pembangunan, pendistribusian SDM (sumber daya manusia) dalam rangka menunjang dan meningkatan program pemerintah di berbagai distrik guna percepatan pembangunan dan kemasyaraktan di Maybrat,” ujar Bernhard E Ronodnuwu.

Baca juga: Dosen UNIPA Penggagas Model SSH Sebut Implementasi Perlu Adaptasi Karakteristik Lokal Maybrat

Baca juga: Pemkab Maybrat Gelar Diseminasi dan Publikasi SSH, Pj Bupati: Pendidikan Kunci Membangun SDM

Direktur Pol PP dan Linmas, Kemendagri ini menjelaskan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat terdapat pegawai honorer yang tersebar di beberapa perangkat daerah.

Mengingat Formasi Khusus 2021 yang dibuka hanya 546 orang, pemerintah daerah selanjutnya mengecek lagi data-data, seperti umur, kependudukan, dan data lainnya apakah honorer yanng terdaftar sekarang masih memenuhi syarat atau tidak.

Verifikasi ulang juga akan di lakukan dari BPKP sehingga menjadi dasar penetapan formasinya nanti.

“Langkah tersebut sama seperti yang telah di sampaikan Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari beberapa waktu lalu,” kata Pj Bupati Maybrat.

Sementara Riki Antariksa menyampaikan beberapa hal yang akan dilakukan pihnya menyangkut formasi khusus ini.

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Bertemu Aliansi Honorer Daerah, Bahas Status Kepegawaian

Baca juga: Besok Bus Jemputan Pegawai Maybrat Beroperasi, Pj Sekda Wanti-wanti Jangan Ada yang Bolos Ngantor

Di antaranya verifikasi faktual ke lapangan guna mengecek data by name by address.

Selain itu mengecek bukti fisik juga koordinasi terkait Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan juga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di tiap daerah, sehingga formasi khusus yang akan dibuka nanti tepat sasaran.

“Apabila 2,3 juta tenaga honorer/formasi khusus di seluruh Indonesia telah selesai diverifikasi faktual, selanjutnya akan diumumkan pembukaan atau penerimaan formasi khusus honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Riki.

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Paparan di Kemenko Perekonomian, Pemda Butuh 8 Dukungan dalam Pemberdayaan Ekonomi

Baca juga: Seleksi Terbuka Sekda Maybrat, Pj Bupati Bernhard Tegaskan Bukan Dirinya Penentu Siapa yang Lolos

Menindaklanjuti arahan dari Direktur BPKP, Pj Bupati Maybrat menyatakan akan segera membentuk tim progres.

Tim yang nantinya diketuai kepala inspektorat ini akan memanggil atau mengumpulkan semua kepala perangkat daerah agar menyerahkan berkas atau daftar nama-nama pegawai honorer lalu diverifikasi.

Tahapan selanjutnya, pj bupati akan membuat surat kepada Kepala Kantor Regional XIV BKN Manokwari yang lampiranya sudah ditandatangani Kepala Inspektorat Kabupaten Maybrat. (*/tribunsorong.com)