KPK Temukan Banyak Kekurangan di Area Pelabuhan Waisai Raja Ampat, Tisu-Air Tak Ada

TRIBUNSORONG.COM, WAISAI - Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menjelaskan, selama ini masih terjadi tarik-menarik pengelolaan pelabuhan Waisai antar Pemkab Raja Ampat dan Kementrian Perhubungan (Kemenhub). 

Dampaknya, layanan Pelabuhan Waisai jadi tak optimal.

Baca juga: Masyarakat Desak Pemkab Raja Ampat Tindak Lanjuti Temuan LHP Dana Kampung Wejim Timur

Namun Pemkab Raja Ampat telah berkomitmen menghibahkan aset Pelabuhan Waisai kepada Kemenhub.

"Kenapa mesti pusat yang mengelola? Ini kan berbicara masa depan, supaya ada peningkatan status Pelabuhan Waisai jadi pelabuhan umum," ujar Dian Patria, usai rapat kordinasi bersama Pemkab Raja Ampat di Waisai, 8 Juli 2024 lalu.

Menurutnya, jika Pelabuhan Waisai naik tingkat maka Pelabuhan Waisai bisa menerima berbagai macam kapal dari mancanegara, hingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kata Dian Patria, saat melakukan pendampingan Pemkab Raja Ampat ke Pelabuhan Waisai pada Sabtu 6 Juli 2024 lalu, KPK menemukan banyak kekurangan di area pelabuhan.

Baca juga: PLN ULP Waisai Raja Ampat Gerak Cepat Respons Aduan Masyarakat soal Tiang Listrik Nyaris Roboh

Temuannya meliputi, tidak adanya tisu dan air di area toilet, area pelabuhan tidak terurus, masih terjadi pungutan liar (pungli), tidak adanya papan penanda untuk wisatawan asing yang berkunjung. 

Bahkan, pos pembayaran tiket masuk kawasan wisata masih terpisah antara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan Kepulauan Raja Ampat, dengan perbedaan jarak 200 meter. 

"Kalau seperti ini kan, turis juga tidak mau berkunjung lagi. Padahal, kami melihat turis yang datang ke Raja Ampat itu merupakan turis bonafide. Mereka mau bayar berapa pun berkunjung ke sini," ucapnya. 

Baca juga: MIRIS Tiang Listrik di Raja Ampat Terbuat dari Kayu Nyaris Roboh, Warga Desak PLN Segera Ganti

 Untuk itu, KPK terus mendorong agar prosesi hibah Pelabuhan Waisai segera diselesaikan agar bisa melakukan perbaikan. 

"Penyerahan aset tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Hibah dari Bupati Raja Ampat. Sudah disepakati proses serah terima akan dilakukan sebelum 17 Agustus 2024," jelas Dian Patria.

Baca juga: Proyek Jembatan Multi Years Mangkrak di Raja Ampat, KPK Minta Pemprov Papua Barat Bertanggung Jawab

Di sisi lain, tim Korsupdak KPK, Anda Talga Setiawan Gultom menegaskan, Pelabuhan Waisai harus segera dibenahi agar tidak ada lagi celah terjadinya potensi korupsi, sehingga Raja Ampat yang dinilai sebagai "surga" Indonesia bisa lebih mendunia. 

"Biasanya kami ingin cepat-cepat ke 'surga', akan tetapi faktanya mau ke surga itu susah. Jadi kalau bisa diintegrasikan dalam satu pintu, supaya tidak terjadi kebocoran," katanya. (tribunsorong.com/willem oscar makatita)