Hutan Papua Barat Daya Bernilai Ekonomi Tinggi, Konsep Pengelolaan Harus Tepat

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menggelar fokus grup diskusi membahas pengelolaan perhutanan sosial, Selasa (13/8/2024).

Diskusi dipimpin Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan (DLHP) Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu di kompleks kantor gubernur, Kota Sorong.

Baca juga: Produksi Sagu Mama-mama Moisegen Sorong Terhambat, Hutan Dibabat buat Kebun Sawit Picu Banjir

Ia berujar, target dari diskusi tersebut yakni menyelamatkan hutan di Papua Barat Daya dan masyarakat adat pun bisa sejahtera.

Saat ini situasi global dihadapkan pada persoalan perubahan iklim.

Oleh karena itu, masyarakat dituntut agar ikut menjaga hutan sisa, khususnya di Papua Barat Daya.

"Selama ini masyarakat tak bisa bertahan menjaga hutan, sebab secara ekonomi mereka pun harus bisa makan," katanya.

Oleh karena itu, melalui konsep menjaga hutan dengan skema perhutanan sosial ini ke depan alam tetap terjaga serta ekonomi masyarakat bisa terselesaikan nantinya.

Baca juga: 10 Ekor Burung Kasturi Kepala Hitam Dilepasliarkan di Hutan Kampung Gag Raja Ampat

Putra asal Maybrat itu mengaku, hutan di Papua Barat Daya ini juga memiliki potensi ekonomi tinggi sehingga harus dijaga demi anak cucu.

"Kami berharap ke depan masyarakat tetap menjaga hutan yang hijau ini sehingga ke depan bisa menghasilkan uang," ujar Julian Kelly Kambu.

Baca juga: Pengelolaan Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua, Jaga 70 Persen Tutupan Hutan

Selain itu, lanjutnya, hingga kini aspek lingkungan hidup pihaknya belum diberikan ruang agar mengakses Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Ke depan, diharapkan uang Otsus bisa disuntik guna membiayai program skema perhutanan sosial. (tribunsorong.com/safwan ashari)