Daftar Harta Kekayaan 7 Menko Prabowo - Gibran: Airlangga Rp 411 M, AHY 116,5 M, Yusril Rp 1,6 M

Harta kekayaannya berasal dari dua tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan senilai Rp35,3 miliar.

Kemudian, Ketua Umum Partai Demokrat itu juga memiliki tujuh unit kendaraan dengan rincian enam mobil dan satu sepeda motor dengan total nilai Rp6,9 miliar.

AHY juga memiliki aset berupa harta bergerak lainnya sebesar Rp5,1 miliar, surat berharga Rp3 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp65,7 miliar.

Selain itu, ada juga harta lainnya sebesar Rp299 juta. AHY tercatat tidak memiliki utang.

3. Zulkifli Hasan (Rp32,6 miliar)

Berdasarkan LHKPN semasa menjadi Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp32,6 miliar.

Adapun mayoritas sumber kekayaannya berasal dari tanah dan bangunan yang berjumlah sembilan unit sebesar Rp13,2 miliar.

Lalu, Ketua Umum PAN itu juga memiliki dua mobil Toyota Alphard senilai Rp1 miliar.

Selain itu, harta Zulhas juga berasal dari harta bergerak lainnya sebesar Rp1,6 miliar, surat berharga Rp4,9 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp11,7 miliar.

4. Muhaimin Iskandar (Rp25,9 miliar)

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp25,9 miliar.

Adapun hal ini diketahui dari LHKPN dirinya saat mendaftarkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 lalu.

Mayoritas harta kekayaan Cak Imin berasal dari tanah dan bangunan sebanyak lima unit yang semuanya berada di Jakarta Selatan senilai Rp24,7 miliar.

Selanjutnya, Ketua Umum PKB itu juga memiliki dua unit kendaraan berupa satu mobil dan sepeda motor senilai Rp259 juta.

Harta kekayaan Cak Imin lainnya bersumber dari harta bergerak lainnya senilai Rp171,5 juta serta kas dan setara kas Rp844,5 juta.

Baca juga: Profil Ribka Haluk, Sosok Wamen Dalam Negeri di Kabinet Prabowo Subianto, Simak Deretan Prestasinya

5. Budi Gunawan (Rp22,6 miliar)

Budi Gunawan tidak pernah melaporkan harta kekayaannya semasa menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia tercatat terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 26 Juli 2013 ketika masih menjabat sebagai Kalemdiklat Polri.