Upaya Cagub Abdul Faris Umlati Optimalkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya menggelar Debat Kedua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya 2024 di Aimas Hotel Convention Center (ACC), Aimas, Kabupaten Sorong, Rabu (30/10/2024) malam.

Debat diikuti lima pasangan calon (paslon), yakni Nomor Urut 1 Abdul Faris Umlati-Petrus Kasihiw (ARUS), Nomor Urut 2 Gabriel Asem-Lukman Wugaje (GAUL), Nomor Urut 3 Elisa Kambu-Ahmad Nausrau (ESA), Nomor Urut 4 Letjen TNI (Purn) Joppye Onesimus Wayangkau-Ibrahim Wugaje (JOIN), dan Paslon Nomor Urut 5 Bernard Sagrim-Sirajudin Bauw (BERSINAR).

Baca juga: Buka Debat Kedua Cagub dan Cawagub, Ketua KPU Papua Barat Daya: Ajang Kandidat Yakinkan Konstituen

Pada sesi kedua, Calon Gubernur Abdul Faris (AFU) mendapat pertanyaan dari panelis mengenai strategi untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Ia menjelaskan, berbekal pengalaman di pemerintahan, yakni di Kabupaten Raja Ampat, menjadi belak dalam memahami tata kelola perencanaan dan penganggaran yang efektif.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

"Kabupaten Raja Ampat pernah menerima apresiasi dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada 2022-2023 untuk sistem pengelolaan anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)," ujar AFU.

Menurutnya, hal ini membuktikan kemampuannya dalam mengintegrasikan perencanaan dan pengelolaan anggaran.

Baca juga: Paslon ARUS Janji Selamatkan Bahasa Lokal Papua Barat Daya dari Ancaman Kepunahan

AFU juga menyoroti pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, serta ikut mengawasi jalannya pembangunan.

Ia mengakui dalam pelaksanaannya kerap dipengaruhi oleh dinamika politik dan prioritas kepala daerah, sesuai visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

“Partisipasi masyarakat itu penting, bukan sekadar formalitas. Musrenbang harus menjadi tempat masyarakat mengontrol jalannya pembangunan, memastikan apa yang mereka inginkan tercapai,” kata AFU.

Baca juga: Paslon ARUS Usung 6 Misi Utama Pembangunan Papua Barat Daya dalam Debat Pertama Pilkada 2024

Dalam rangkaian visi jangka panjangnya, AFU menyatakan komitmennya memperkuat pengawasan dan keterlibatan masyarakat.

Selain itu memastikan pembangunan di Papua Barat Daya berjalan sesuai aspirasi rakyat. (tribunsorong.com/ismail saleh)