Cipayung Papua Barat-Papua Barat Daya Rilis Tuntutan ke Presiden Prabowo soal Kebijakan Transmigrasi

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Cipayung Papua Barat (PB)-Papua Barat Daya (PBD) menyatakan sikap terkait kebijakan transmigrasi di Tanah Papua, Senin (4/11/2024).

Kebijakan tersebut dinilai dapat memicu konflik sosial dan mengancam keharmonisan masyarakat lokal.

Baca juga: Pers Mahasiswa UNAMIN Sorong Gelar Diklat Dasar Jurnalistik, Langkah Awal Rekrut Anggota Baru

Cipayung Papua Barat-PBD yang diwakili oleh pimpinan organisasi mahasiswa dan pemuda, mengajukan beberapa tuntutan kepada Presiden RI Prabowo Subianto demi kesejahteraan masyarakat Papua.

Pernyataan sikap disampaikan Koordinator Cipayung PB-PBD Nova yang merupakan Ketua Umum GMKI PB-PBD didampingi DPD GMNI Raymond, BADKO HMI Alexander Sagey, Ketua PKC PMII PB-PBD Jufran, dan PMKRI PB-PBD Yance Yesnat. 

Mereka meminta pemerintah untuk lebih bijak dalam mengelola program-program pembangunan di Papua.

Cipayung PB-PBD mengharapkan Presiden Prabowo Subianto mendengar aspirasi ini dan mempertimbangkan ulang kebijakan transmigrasi di Tanah Papua demi menjaga kedamaian dan stabilitas sosial.

"Kami menekankan bahwa fokus pembangunan yang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Antara lain penyediaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur jalan, akan lebih bermanfaat bagi masyarakat lokal daripada kebijakan transmigrasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial," kata Nova. 

Baca juga: KNPI dan HMI Sorong Selatan Ajak Generasi Muda Melek Politik, Jaga Iklim Demokrasi pada Pilkada 2024

Berikut tuntutan Cipayung Papua Barat-Papua Barat Daya (PBD):

1. Menghentikan program transmigrasi di Tanah Papua karena dinilai berpotensi mengganggu tatanan sosial masyarakat asli Papua;
2. Memfokuskan program pemerintah pada pemberian lapangan pekerjaan bagi masyarakat asli Papua, daripada mendatangkan transmigran dari luar daerah;
3. Menghentikan pembangunan pabrik yang menyebabkan pembabatan hutan, yang berdampak negatif pada lingkungan dan kelestarian alam Papua;
4. Memprioritaskan penyelesaian pembangunan jalan Trans Papua guna mempercepat akses transportasi darat antarwilayah di Papua, yang dapat membantu menghubungkan dan mendukung perekonomian lokal. (tribunsorong.com/ismail saleh)