Evaluasi Kinerja Triwulan I di Kemendagri, Pj Wali Kota Sorong Ekspos Stunting hingga Layanan Publik

TRIBUNSORONG.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong Bernhard E Rondonuwu memaparkan hasil kinerja triwulan I di hadapan tim evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (15/11/2024).

Evaluasi ini mencakup capaian strategis di berbagai sektor, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Sorong, Papua Barat Daya. 

Baca juga: Banjir dan Sampah jadi Masalah di Kota Sorong, Ini Langkah Pj Wali Kota Bernhard Rondonuwu

Bernhard memaparkan, tingkat inflasi Kota Sorong pada Oktober 2024 tercatat sebesar 1,40 persen atau lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 1,71 persen. 

Stabilitas harga terutama di sektor makanan, minuman, tembakau, dan transportasi berhasil dicapai berkat sinergi dengan berbagai pihak. 

"Kami terus berupaya menjaga agar kenaikan harga dapat ditekan melalui koordinasi dengan seluruh stakeholder," ujar Bernhard E Rondonuwu.

Baca juga: 54 Rumah di Kota Sorong Terdampak Longsor, Data BPBD Tahun 2024

Selain itu, lanjutnya, penurunan angka stunting tercatat pencapaian signifikan, yakni dari 586 kasus pada Juni 2024 angka tersebut berhasil ditekan menjadi 527 kasus.

Upaya yang dilakukan mencakup optimalisasi pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, pemberian makanan tambahan, serta program orang tua asuh. 

Bernhard juga menyoroti pentingnya peran kader posyandu yang didukung melalui pemberian insentif dan pelatihan.

Selanjutnya pada sektor pelayanan publik, Kota Sorong meraih predikat kualitas tinggi dari Ombudsman RI dengan nilai 83,18. 

Baca juga: 760 Satlinmas Terima Atribut dan Seragam, Ini Pesan Penting Pj Wali Kota Sorong

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

"Di bidang ketenagakerjaan, data menunjukkan sebanyak 2.506 orang masih menganggur," kata Bernhard E Rondonuwu. 

Guna mengatasinya, tambahnya, pemerintah telah mengadakan pelatihan berbasis kompetensi, termasuk pelatihan operator alat berat di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas (PPSDM Migas) di Cepu.

Berikutnya, kata Direktur Pol PP dan Linmas, Kemendagri ini, dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang mencapai 42.402 jiwa, pemerintah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC). 

"Melalui UHC, kami mengakomodasi masyarakat tidak mampu agar mendapatkan jaminan kesehatan," ucapnya. 

"Kami berkomitmen terus memperbaiki kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kota Sorong," kata Bernhard E Rondonuwu. 

Baca juga: Workshop Penyusunan RAPPP 2025-2029 di Kota Sorong, Rancang Langkah Konkret Percepatan Pembangunan

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan modal usaha bagi UMKM, paket bibit pertanian, dan pembangunan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat asli Papua (OAP).

Laporan yang disampaikan Pj Wali Kota Bernhard mendapat apresiasi dari para evaluator Kemendagri yang memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Kota Sorong. (*/tribunsorong.com/ismail Saleh)