Pemprov Papua Barat Daya Optimalisasi Layanan Publik Sektor Kelautan, Pertanian dan Lingkungan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menggelar rapat di lantai 2 kantor gubernur, pada Selasa (21/1/2025).

Rapat itu membahas pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD). 

Baca juga: DAFTAR Harta Kekayaan Wakil Bupati Terpilih se-Papua Barat Daya, Paling Tinggi Rp1,3 M 

Pembentukan UPTD ini bertujuan meningkatkan pengelolaan sektor kelautan, perikanan, pertanian, perhubungan, serta lingkungan hidup.

Dan untuk memastikan kinerja serta pengembangan sektor-sektor vital di wilayah tersebut.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Selasa 21 Januari 2025, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

Pembentukan UPTD ini dianggap penting memperbaiki kualitas layanan publik, mempercepat proses administrasi.

Serta mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. 

Baca juga: Program Sekolah Sepanjang Hari di Sorong Selatan Jadi Solusi Putus Sekolah di Papua Barat Daya

UPTD akan mengelola berbagai unit pelayanan di sektor-sektor kunci, seperti kelautan dan perikanan, perhubungan, serta lingkungan hidup dan kehutanan.

Pj Sekda Papua Barat Daya, Jhony Way menekankan, perlunya langkah-langkah strategis dalam memaksimalkan potensi daerah untuk kemajuan provinsi baru ini.

Pentingnya koordinasi antar instansi dan pengelolaan anggaran lebih efektif mendukung berbagai sektor vital. 

"Beberapa rancangan sudah disiapkan, dan kita perlu menyusun langkah awal sesuai dengan kemampuan anggaran dan sumber daya yang ada, lalu melakukan evaluasi meningkatkan kapasitas kita ke depan," ungkapnya.

Salah satu, isu yang menjadi perhatian utama Jhony Way adalah pendapatan yang belum maksimal dari beberapa dinas. 

Ia menyoroti sektor Samsat yang telah diserahkan dari provinsi induk, yang dianggap berjalan cukup baik. 

Namun, ia juga menekankan bahwa sektor-sektor lain, terutama perikanan, perlu segera dioptimalkan.

"Saya berharap sektor perikanan dan sektor lainnya yang berasal dari provinsi induk dapat segera dioptimalkan," tegas Jhony Way.

Baca juga: Teror Pocong di Sorong: 5 Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya Diduga Jadi Sasaran Santet

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya efektivitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).