Rakor Pengendalian Inflasi bersama Mendagri via Zoom, Pemkot Sorong Siapkan Langkah Strategis

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong Bernhard E. Rondonuwu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual via Zoom, Selasa (4/2/2025). 

Bernhard mengikuti rapat dari Ruang Anggrek, Kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Baca juga: Mendagri Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Ini Komitmen Pemkot Sorong 

Rakor menyoroti perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan ke-5 Januari 2025, di mana terjadi peningkatan harga di 35 provinsi dan penurunan harga di tiga provinsi. 

Komoditas yang paling berpengaruh terhadap kenaikan inflasi antara lain cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Langkah Pemkot Sorong

Pada rakor ini, Pj Wali Kota Sorong menegaskan komitmen dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan stakeholder terkait guna menjaga stabilitas harga.

Baca juga: Pj Wali Kota Sorong Tinjau Peternakan Sapi untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis 

Beberapa langkah yang akan diambil, di antaranya optimalisasi distribusi bahan pokok agar tidak terjadi kelangkaan di pasar, meningkatkan pengawasan harga terhadap komoditas penyumbang inflasi, dan mendorong produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada daerah lain.

“Pemerintah Kota Sorong akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujar Bernhard E. Rondonuwu.

Melalui upaya bersama ini, diharapkan kondisi inflasi di daerah, khususnya di Kota Sorong tetap terkendali dan tidak memberikan beban tambahan bagi masyarakat. 

Mayoritas wilayah deflasi

Data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan bahwa inflasi bulanan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76 persen, sedangkan inflasi tahunan (Januari 2025 terhadap Januari 2024) mencapai 0,76 persen.

Secara regional, 34 provinsi mengalami deflasi, sementara hanya empat provinsi mengalami inflasi.

Faktor-faktor yang memengaruhi inflasi pada Januari 2025, antara lain diskon tarif listrik sebagaimana Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024, pelanggan rumah tangga PLN daya 450 VA hingga 2.200 VA mendapatkan diskon 50 persen selama Januari-Februari 2025.

Berikutnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, dalam hal ini Pertamina melakukan penyesuaian harga Pertamax 150-400 rupiah, Pertamax Turbo (Rp150), Dexlite (Rp200), dan Pertamina Dex naik Rp100 per liter.

Selanjutnya, penyesuaian harga jual eceran rokok, yakni berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024, harganya meningkat 5-19 persen tergantung jenis rokok.

Faktor lain curah hujan tinggi pada awal Januari 2025, curah hujan didominasi oleh kategori menengah (67 persen) hingga tinggi-sangat tinggi (22 persen), yang berpotensi memengaruhi produksi pertanian dan distribusi barang.

Berikut beberapa data inflasi dan deflasi per wilayah:

• Sumatera: Inflasi tertinggi di Kepulauan Riau (0,43 persen), deflasi terdalam di Kepulauan Bangka Belitung (-0,85 persen);
• Jawa: Deflasi terendah di DI Yogyakarta (-0,35 persen), deflasi terdalam di DKI Jakarta (-1,50 persen);
• Kalimantan: Deflasi terendah di Kalimantan Tengah (-0,54 persen), deflasi terdalam di Kalimantan Utara (-1,35 persen);
• Sulawesi: Deflasi terendah di Sulawesi Selatan (-0,75 persen), deflasi terdalam di Gorontalo (-1,64 persen).
• Maluku-Papua: Inflasi tertinggi di Papua Pegunungan (0,23 persen), deflasi terdalam di Papua Barat (-2,29 persen). (*/tribunsorong.com/angela cindy)