Pendidikan Gratis di Sorong Diperkuat Perwali, Pungutan Liar Terancam Sanksi!

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kelompok Kerja Cerdas dari Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat Daya menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kota Sorong.

Baca juga: Tokoh Muda Moi: Sinergi Pemprov dan Pemkot Sorong Kunci Sukses Pendidikan Gratis

Hal ini disampaikan oleh Helena T. Turididai, perwakilan Pokja Cerdas BP3OKP, Jumat (10/4/2025).

“BP3OKP tidak hanya memantau penggunaan anggaran, tetapi juga mendampingi penyusunan kebijakan teknis bersama Dinas Pendidikan provinsi dan kota agar implementasinya tepat sasaran,” ujar Helena.

Pemerintah Kota Sorong kini menyiapkan skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) sebagai pelengkap BOS pusat. 

Dengan dua sumber dana ini, Helena menegaskan tidak boleh ada lagi pungutan tambahan kepada orang tua siswa.

“Biaya seperti seragam, buku, SPP, dan pendaftaran sudah diperhitungkan. Sekolah dilarang menarik biaya tambahan,” tegasnya.

Ia mengakui tantangan utama adalah mayoritas siswa di Kota Sorong bukan Orang Asli Papua (OAP). Namun, hal ini dinilai bukan hambatan.

“Sorong adalah kota majemuk. Yang penting, dana Otsus tepat sasaran, sambil mengoptimalkan sumber dana lain,” jelas Helena.

Baca juga: Pendidikan Gratis Harus Sesuai Regulasi, Bukan Slogan Politik

BP3OKP juga mendorong terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk mengatur larangan pungutan liar dan sanksinya, sekaligus memperkuat pengawasan program.

Terkait siswa yang sudah terlanjur membayar biaya pendidikan, Helena memastikan mereka tetap akan diakomodasi dalam skema pembiayaan daerah.

“Tidak boleh ada yang dirugikan, asalkan datanya akurat,” tutupnya. (tribunsorong.com/angela cindy)