ASN Pemkot Sorong Resah 5 Bulan Tambahan Penghasilan Pegawai Belum Cair, Ini Instruksi Wali Kota

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya belum cair sejak Januari 2025.

Keterlambatan ini memicu keresahan di kalangan ASN yang menggantungkan sebagian besar penghasilannya pada TPP.

Baca juga: Anshar Karim Tinggalkan PAN, Bergabung ke Demokrat dan Langsung Plt Ketua DPC Kota Sorong

Beberapa ASN yang enggan disebut namanya mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai pencairan dana tersebut.

“Kami punya tanggungan, sekolah anak, cicilan, dan kebutuhan pokok lainnya. Kalau terus begini, makin berat,” ucap seorang ASN kepada TribunSorong.com, Kamis (22/5/2025).

Baca juga: KISAH Mama Yuliana Kalasuat, Biayai Anak Sekolah dari Hasil Sapu Jalan di Kota Sorong

Para ASN mempertanyakan kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang menyangkut kesejahteraan pegawai.

Transparansi dan komunikasi antara pemerintah dan ASN pun dinilai masih kurang.

Wali Kota Sorong Septinus Lobat memberikan pernyataan saat memimpin apel bersama jajaran Pemerintah Kota Sorong awal pekan ketiga Mei 2025.

Ia menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah dan bendahara agar segera menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan demi percepatan pencairan TPP ASN.

“Saya tahu pegawai datang, yang mereka mau dengar dari wali kota ini ya itu, karena semua dalam kekeringan,” katanya, Senin (19/5/2025).

Baca juga: Wali Kota Sorong Resmikan Posyandu Lucia: Senyum Jadi Pelayanan Pertama

Ia menambahkan, TPP bukan hanya hak ASN, tetapi juga menjadi bagian penting menumbuhkan semangat kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami percepat supaya ASN bisa punya tambahan energi baru, daya kerja menjadi lebih baik,” kata Lobat.

Wali Kota juga menyinggung perlunya pembenahan sistem administrasi dan pelayanan publik secara digital guna menghindari kebocoran anggaran, serta mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. (tribunsorong.com/ismail saleh)