Pemprov PBD

Pemprov Papua Barat Daya Susun Rencana Zonasi Pesisir 2025–2045, Target Rampung Tahun Ini

Pemprov Papua Barat Daya resmi menggelar Diskusi Pemangku Kepentingan untuk konfirmasi Materi Teknis Perairan dan Pesisir dalam penyusunan RZWP3K.

TRIBUNSORONG.COM/TAUFIK NUHUYANAN
DISKUSI PUBLIK - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi menggelar Diskusi Pemangku Kepentingan dalam rangka konfirmasi Materi Teknis Perairan dan Pesisir untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (MTPP-RZWP3K) tahun 2025–2045. 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya resmi menggelar Diskusi Pemangku Kepentingan untuk konfirmasi Materi Teknis Perairan dan Pesisir dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 2025-2045.

Kegiatan berlangsung di Hotel Vega, Kota Sorong, Kamis (12/6/2025) dan dibuka secara simbolis oleh Asisten II Setda Papua Barat Daya Jhoni Way melalui prosesi penabuhan tifa.

Baca juga: Mabes Polri dan Polda Papua Barat Daya Kerahkan Tim Satgas ke Lokasi Tambang di Raja Ampat

Dalam sambutannya, Jhoni menyebut penyusunan RZWP3K merupakan langkah strategis untuk membangun tata ruang pesisir yang penting bagi provinsi baru hasil pemekaran ini.

“Dokumen ini adalah fondasi utama sebelum menyusun tata ruang provinsi secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kepastian zonasi bagi investor.

Menurutnya, banyak investor masih menunggu kejelasan tata ruang sebelum memulai kegiatan usaha.

“Tanpa zonasi yang jelas, mereka khawatir salah langkah. RZWP3K akan membuka peluang investasi yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Baca juga: Ini Alasan Pemilik Hak Ulayat Protes Konservasi di Pulau Dua Tambrauw Papua Barat Daya

Penyusunan dokumen ini ditargetkan rampung tahun ini, didukung anggaran dari perubahan APBD.

Sejumlah materi dari RZWP3K Papua Barat akan diadaptasi dan disesuaikan dengan kondisi lokal Papua Barat Daya.

Baca juga: Gubernur Papua Barat Daya Janji Dorong Perdasus Lindungi Pulau Kecil di Raja Ampat

Jhoni mengajak semua pihak untuk aktif memberi masukan guna menghasilkan dokumen yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Dengan tata ruang yang tertata, kita bisa menarik investasi, menjaga ekosistem pesisir, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)

Sumber: TribunSorong
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved